TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai sisa waktu tiga bulan menjelang akhir tahun tidak ideal untuk membahas APBD DKI Jakarta 2020. Apalagi, anggaran DKI naik mencapai Rp 95 triliun lebih.

"Waktu tiga bulan bukan waktu yang ideal untuk menerjemahkan anggaran DKI yang naik menjadi Rp 95 triliun ke dalam kegiatan-kegiatan," kata Manager Riset FITRA Badiul Hadi saat dihubungi, Selasa 8 Oktober 2019.

Baidul khawatir watku mepet tersebut akan berimbas dengan kualitas APBD DKI yang nantinya kurang dengan inovasi-inovasi baru dalam mengatasi persoalan Jakarta hari ini

Menurut Baidul, Pemerintah DKI dan DPRD tidak belajar dari kesalahan tahun-tahun sebelumnya lantaran baru membahas APBD menjelang akhir tahun. "Kesalahan ini sepertinya terjadi dari tahun ke tahun," ujarnya.

Ditambah, kata Baidul, saat ini DPRD DKI masih belum memiliki pimpinan definitif sehingga belum bisa memulai pembahasan APBD Murni 2020.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020, DKI mengusulkan anggaran sekitar Rp 95,9 triliun. Angka itu naik Rp 6,9 triliun dari APBD DKI 2019. Sejumlah program kegiatan kemudian menuai kritik, seperti anggaran pengadaan software dan antivirus di Dinas Pendudukan Catatan Sipil yang mencapai Rp 12 miliar hingga anggaran renovasi rumah dinas gubernur sekitar Rp 2,4 miliar.