TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan akan memasuki tahun keduanya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2019. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyampaikan setidaknya ada tiga catatan terhadap kinerja mantan Menteri Pendidikan itu.

Agus menyatakan catatan pertama adalah soal Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurut dia, TGUPP di era Anies tampak sedikit melampaui batas. Pasalnya TGUPP tampak lebih dominan ketimbang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Pertama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini siapa aja orangnya? Di lapangan TGUPP yang banyak bicara dibandingkan SKPD. Padahal mereka bukan ASN," ujar Agus di Populi Center, Jakarta Barat, Senin, 14 Oktober 2019.

Agus menjelaskan, jabatan TGUPP di era Basuki Tjahja Purnama atau Ahok banyak diisi oleh pejabat ASN yang tak sejalan dengan Ahok. Mereka ditempatkan di TGUPP sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas menganalisis kebijakan.

Namun, Agus mengataka,n fungsi TGUPP di zaman Anies telah berubah. Saat ini pejabat TGUPP bukan berstatus Aparat Sipil Negara (ASN), tetapi banyak memengaruhi keputusan gubernur.

"Di lapangan TGUPP yang banyak bicara dibanding pejabat SKPD. Ini nggak bisa, mereka bukan ASN," kata Agus.

Catatan kedua, Agus menyoroti soal program-program Ahok yang tak diteruskan oleh Anies. Padahal, menurut dia, banyak dari program tersebut membawa manfaat untuk masyarakat.

Salah satu program Ahok yang tak Anies teruskan ialah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Menurut dia, RPTRA memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Selain sebagai ruang terbuka untuk anak-anak bermain, RPTRA juga kerap dimanfaatkan warga untuk berekreasi dan menyukseskan keluarga berencana.

"Kalau ada RPTRA, warga itu bisa rekreasi di taman. Tidak melulu di rumah," kata Agus.

Adapun program RPTRA memang telah Anies hentikan pembangunannya pada tahun 2019 ini. Sebagai gantinya, Anies membangun Taman Maju Bersama dan Taman Pintar. Taman besutan Anies itu mengusung konsep ruang terbuka hijau atau RTH .

Selain itu, menurut Agus, program Ahok yang terhenti di era Anies Baswedan adalah normalisasi sungai di Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI saat ini terbantu oleh kemarau panjang yang melanda Ibu Kota sehingga musibah banjir akibat normalisasi sungai yang terhenti tak terjadi.

Dalam beberapa kesempatan, Anies menjelaskan pihaknya akan menggalakkan program naturalisasi dalam mengurangi potensi banjir di Jakarta. Cara ini, menurut Anies, akan berbeda karena mengedepankan pembangunan bantaran kali yang alami dan tak menggunakan beton seperti halnya naturalisasi. Namun sampai saat ini, belum ada contoh konkret dari penerapan naturalisasi di sungai Jakarta.

Terakhir, Agus mengatakan pekerjaan rumah terbesar yang belum Anies tuntaskan ialah penataan transportasi publik. Menurut dia integrasi kendaraan umum di Jakarta hanya terfokus di tengah kota, yakni di sekitar kawasan Dukuh Atas. Padahal, konsep integrasi kendaraan umum di kota besar seperti Jakarta seharusnya melingkar dan menyilang.

"Transportasi di Jakarta itu sistem transportasinya silang dan melingkar, sisanya feeder saja. Jadi orang luar Jakarta naik kereta sampai di perbatasan dan akan ditangkap oleh transportasi yang melingkar di Jakarta," kata Agus.

Permasalahan lain yang juga masih dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan sistem transportasi adalah intervensi dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah usulan Menteri Perhubungan Budi Karya soal O-Bahn, yang merupakan moda transportasi gabungan antara bus rapid transit (BRT) dan light rapid transit (LRT). Menurut Agus, O-Bahn memiliki konsep yang sama seperti BRT.

"Hal-hal seperti ini yang harusnya membereskan, malah bikin rumit," kata Agus.