Rumah DP 0 Rupiah Tak Dirasakan Manfaatnya, DPRD DKI Sarankan Ini

Reporter

Imam Hamdi

Rabu, 16 Oktober 2019 05:16 WIB

Pembangunan hunian DP nol rupiah di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis, 28 Maret 2019. TEMPO/M. Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan menerapkan dua langkah untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap program rumah DP 0 rupiah. Berdasarkan survei Populi Center, program DP 0 rupiah dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya.

"Pertama DKI harus memacu pendapatan masyarakat agar menyesuaikan kriteria itu (DP nol rupiah)," kata Suhaimi di DPRD DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

Sejauh ini, Suhaimi melihat penyediaan rumah murah program DP nol rupiah masih sulit terjangkau bagi warga miskin karena patokan gaji Rp 4-7 juta bagi pembelinya. "Apakah itu (standar gaji) mesti diturunkan," kata dia. "Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP nol rupiah."

Suhaimi menuturkan pemerintah mesti membuat kriteria program rumah DP nol rupiah ini logis untuk dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, menurut dia, program penyediaan rumah murah ini sangat diminta warga ibu kota. "Langkah kedua pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan program ini di wilayah lain," ujarnya.

Populi Center sebelumnya menggelar survei terkait tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja dan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei 2019, tingkat kepuasan responden sebesar 58,5 persen. Angka itu turun dari tahun sebelumnya sebesar 58,9 persen. Adapun responden yang sangat puas sebesar 7 persen. Angka itu juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 10,9 persen.

Advertising
Advertising

Survei itu, dilakukan Populi pada 9-18 September 2019 menggunakan kuesioner eksperimental dengan kaidah probability sampling di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta dengan jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50 persen, dengan margin of error kurang-lebih 4,00 persen.

Berdasarkan survei itu pula, program DP 0 rupiah dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya dan program yang paling dirasakan masyarakat adalah KJP Plus sebanyak 37 persen. "Program yang paling dirasakan manfaatnya itu 37 persen KJP Plus. Program yang paling tidak dirasakan manfaatnya, ini ada program DP nol rupiah sebesar 16,5 persen," kata peneliti dari Populi, Jefri Adriansyah, saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya, Slipi, Jakarta Barat.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

47 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

48 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

48 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya