TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kota Bogor akan melakukan penataan secara bertahap pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di trotoar dan sebagian badan jalan di Kota Bogor untuk ketertiban dan keindahan kota.

"Pemerintah Kota Bogor akan menata PKL semuanya agar menjadi lebih tertib," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Balai Kota Bogor, Rabu, 16 Oktober 2019.

Menurut Dedie, PKL di seputar Pasar Anyar Bogor akan ditertibkan, yakni direlokasi ke dalam pasar milik PD Pasar Jaya di Pasar Anyar. Sebab, di sisi lain, kata dia, pedagang yang berdagang di kios di dalam pasar kalah bersaing dengan para PKL yang berjualan di trotoar.

"Padahal, pedagang yang resmi membeli kios dengan harga lebih dari Rp 1 miliar serta membayar pajak, dikalahkan dengan PKL yang berjualan di trotoar," kata Dedie.

Dedie mencontohkan, pedagang di kios menjual sandal Rp 90.000. Sedagnkan PKL yang tidak membeli kios menjual sandal Rp 60.000. "Pedagang di kios membayar biaya operasional pasar, PKL tidak," kata dia.

Menurut Dedie, Pemerintah Kota akan terus melakukan penataan PKL dan angkutan kota, terutama di sekitar stasiun dan Pasar Anyar, sehingga menjadi tertib dan indah. "Selama ini kawasan di sekitar stasiun, banyak PKL dan arus lalu lintas menjadi tersendat," kata dia.

Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Universitas Ibnu Khaldun Bogor sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota Bogor pada Rabu sore, 16 Oktober 2019 yang menyuarakan aspirasi bagi PKL. Mahasiswa meminta agar Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi penataan PKL di Kota Bogor, dengan pertimbangan PKL selama ini berdagang di tempat yang ramai, kemudian dipindahkan ke tempat yang sepi.

Pemerintah Kota Bogor telah merelokasi sejumlah PKL dari Jalan Pengadilan ke Jalan Nyi Raja Permas, di dekat stasiun Kota Bogor. Pemerintah Kota juga mengubah trayek angkot 10 dan 12 untuk melewati Jalan Nyi Raja Permas, agar PKL tetap ramai.