TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penentuan merek bus Transjakarta di luar kewenangannya. Menurut Anies, pemerintah DKI hanya hanya menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dijalankan oleh operator dalam mengoperasikan bus Zhong Tong.

"Pemprov DKI Jakarta itu menentukan SPM-nya dan jasa itulah yang kami bayar melalui pengelola (Transjakarta)," kata Anies di GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

Anies menegaskan bahwa saat ini Pemprov DKI sudah tidak lagi membeli bus, melainkan membeli jasa yang kemudian dibayarkan per kilometer.
"Jadi kami hanya menentukan SPM. Selebihnya tanggung jawab dengan pengelola," kata Anies.

Soal kekhawatiran masyarakat tentang keamanan bus pabrikan Cina yang pernah terbakar itu, Anies menyatakan ada kontrak kerja yang menekankan standar pelayanan yang harus dipenuhi dalam pengoperasian bus Zhong Tong.

"Pasti ada kontrak kerja samanya. Di dalam kontrak itu ada aturannya," ucap dia.

Sejak tiga hari lalu, Perum PPD mengoperasikan 21 dari 59 bus Zhong Tong. Bus tersebut merupakan pengadaan tahun 2012-2013 oleh PPD yang memenangkan lelang dari Badan Layanan Umum Daerah Transportasi Jakarta atau PT Transjakarta. Jumlah bus pertama yang datang pada 28 November 2016 sebanyak 29 dan sisanya sebanyak 30 unit masuk Pelabuhan Tanjung Priok pada 20 Maret 2017.

Pada Agustus 2015, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat Gubernur DKI mengaku kapok membeli bus Transjakarta dari merek yang tak jelas. Salah satunya merek Zhong Tong. "Kita nggak mau lagi yang nggak jelas. Misal kamu punya uang, mau beli motor, mau beli merek Ahok apa merek Yamaha? Ya Yamaha dong," kata Ahok di Balai Kota.