TEMPO.CO, Jakarta - Real Estate Indonesia (REI) menanggapi undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat membangun rumah murah dengan uang muka atau DP nol. Anies menggunakan satu tower Rumah Samawa di Klapa Village yang sudah diresmikannya sebagai bukti kalau rumah DP Nol itu bisa diwujudkan sesuai janji kampanyenya.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Totok Lusida, meyakini banyak pengembang berminat atas undangan itu. "Tapi asal harganya cocok," kata Totok saat dihubungi, Kamis, 17 Oktober 2019.

Menurut Totok, skema pembangunan hunian vertikal dengan DP nol telah ada sebelum Anies menjabat Gubernur Jakarta. Bank Indonesia, disebutkannya, telah memiliki regulasi untuk pembiayaannya. Namun, dia menambahkan, apakah ada bank yang bersedia mengucurkan dananya untuk skema yang sama.

"Biasanya kalau ada perbankan yang mau kasih itu biasanya yang payroll," ujarnya menyebut sistem penggajian karyawan lewat rekening di bank.

Adapun REI, Totok mengaku, siap mendukung Pemerintah DKI. Dari pihak pengembang, dia mengungkapkan, butuh kerja sama dalam pengadaan lahan. "Lahannya yang sulit. Kalau yang menyediakan swasta ya sudah mahal," ujarnya.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan target penyediaan rumah murah menjadi tantangannya di sisa masa kepemimpinannya di ibu kota. Saat ini, Anies lewat BUMD DKI baru merealisasikan 780 unit rumah DP nol tersebut di Klapa Village.

"Target perumahan kita benar itu cukup tinggi," kata Anies saat konferensi pers dua tahun kepemimpinannya di Jakarta di Balai Kota DKI, Selasa 15 Oktober 2019.

Anies menyatakan telah menggarisbawahi tantangan dalam menyediakan rumah murah di masa kepemimpinannya. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun sedang menyiapkan peraturan gubernur untuk insentif bagi swasta yang mau terlibat membangun hunian DP nol.

Menurut Anies, pemerintah tidak bisa langsung membuat pergub insentif itu karena belum ada contohnya sebelum yang di Klapa Village berdiri dan diresmikan. "Sekarang sudah ada buktinya," ujarnya sambil menambahkan, "Pemerintah DKI akan segera mengundang swasta untuk membangun hunian murah di ibu kota, karena pemerintah sudah bisa membuktikannya."