TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD Perubahan DKI Jakarta 2019 yang defisit di tengah predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi kita defisit?" kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.

Berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak DKI baru mencapai Rp 31,5 triliun atau sekitar 70,86 persen dari target Rp 44,5 triliun. Hal itu pula yang membuat pendapatan daerah DKI turun.
Prasetio pun meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan. "Pendapatan kurang. Jangan naik-naik terus PBB, naik-naik pajak lainnya. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB," kata dia.

Menurut Prasetio, pendapatan dari parkir juga bisa ditingkatkan antara lain melalui pengaturan parkir valet. "Khusus parkir di Jakarta, yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama 'Secure Parking' itu. Panggil khusus. Valet juga itu belum ada Pergub-nya. Itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp150 ribu," ujarnya.

Prasetio juga meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama jika ada masalah dan kekurangan. "Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus. Dia orang baik, pak. Jangan takut pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP)," kata dia