TEMPO.CO, Jakarta - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal menyeruaknya sejumlah anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Dia menilai munculnya sejumlah anggaran aneh itu lantaran sistem e-budgeting yang digunakan DKI Jakarta belum cerdas.

"Ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu 30 Oktober 2019.

Anies menyampaikan bahwa sistem yang digunakan oleh DKI Jakarta masih manual dalam memasukkan dan verifikasi data. Hal itu membuat keteledoran petugas yang memasukkan data tak dapat terkoreksi. Misalnya, menurut dia, dalam anggaran lem aibon oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dengan nilai Rp 82 miliar.

Anies mengaku sudah pernah meriveiw secara internal kegiatan-kegiatan dalam rancangan APBD DKI Jakarta dan menemukan anggaran-anggaran yang tidak logis.

"Satu satu kami lihatin, tim kita review satu satu. dan saya paggil semuanya, saya tunjukan keanehan itu," ujarnya.

Anies memisalkan salah satu item anggaran dengan nilai aneh yang ditemukan di rancangan APBD DKI 2020 seperti belanja ballpoint rotring Rp 35 miliar bahkan pengadaan alat tulis kantor senilai Rp 1,6 triliun. Dia menyatakann telah merevisi anggaran-anggaran yang aneh tersebut, dan kemudian akan dibahas bersama DPRD untuk kemudian disahkan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menyatakan akan memperbaiki sistem e-budgeting yang lebih lengkap dengan teknologi verifikasi data, sehingga ke depannya sistem bisa menolak saat input tidak sesuai perhitungan.

"Jadi yang harus dikoreksi itu sistem, kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji, kalau yang dimasukan tidak sesuai perhitungan akan ada warning," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah anggaran janggal di rancangan APBD DKI Jakarta 2020 diungkap oleh Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana. William menyoroti anggaran pengadaan lem aibon, ballpoin, komputer hingga server yang dinilainya terlalu besar.