TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan setelah terungkapnya sejumlah anggaran yang janggal. Diantaranya adalah anggaran pembelian lem aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar dan pulpen seharga Rp 123 miliar dalam APBD DKI.

Temuan tersebut itu diungkap oleh Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana. “Beberapa usulan (anggaran janggal) yang saya paparkan itu belum semua. Masih banyak temuan aneh, anggarannya besar tapi tak bisa diterima akal sehat publik,” kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

William menilai kondisi ini memperlambat proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 di DPRD DKI Jakarta yang hanya memiliki tengat hingga akhir November mendatang.

Berikut adalah beberapa temuan kejanggalan dalam rancangan APBD 2020:

- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempersoalkan anggaran promosi wisata Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer luar negeri. Akhirnya mata anggaran ini dihapus

- PDIP juga menyoroti anggaran Dinas Perhubungan yang mencantumkan pengadaan jalur sepeda hingga Rp 73 miliar. Mereka menilai perencanaan yang belum matang untuk jalur sepeda membuat anggaran melonjak. Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI menyatakan anggaran sebesar itu bukan hanya untuk jalur sepeda, melainkan untuk akumulasi sejumlah marka jalan di jalur Transjakarta juga

- Fraksi PSI membeberkan anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dalam usulan Sukudinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat

- PSI juga menyoroti anggaran pulpen di Dinas Pendidikan yang bernilai Rp 123,8 miliar. Atas temuan ini, dinas menyatakan akan melakukan penyesuaian kembali dengan kebutuhan sekolah

- PSI juga mempersoalkan keberadaan anggaran ribuan unit komputer yang harga satuannya menembus angka Rp 15 juta. Dinas Komunikasi juga disasar karena memasukkan anggaran pengadaan storage dan server hingga Rp 65,9 miliar

Menanggapi temuan itu, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan munculnya sejumlah anggaran aneh itu lantaran sistem e-budgeting yang digunakan DKI Jakarta belum cerdas. "Ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu 30 Oktober 2019.

Anies menyampaikan bahwa sistem yang digunakan oleh DKI Jakarta masih manual dalam memasukkan dan verifikasi data. Hal itu membuat keteledoran petugas yang memasukkan data tak dapat terkoreksi.

Ia pun menyatakan akan memperbaiki sistem e-budgeting yang lebih lengkap dengan teknologi verifikasi data, sehingga ke depannya sistem bisa menolak saat input tidak sesuai perhitungan. "Jadi yang harus dikoreksi itu sistem, kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji, kalau yang dimasukan tidak sesuai perhitungan akan ada warning," kata Anies.