TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI membantah ucapan Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra yang menyatakan tak pernah mengunggah rancangan APBD DKI 2020 dalam laman apbd.jakarta.go.id. Menurut PSI, Bappeda dua kali menggunggah rancangan APBD DKI 2020 dan dua kali pula menutup akses masyarakat untuk mengawasinya.

Akun @psi_id di media sosial twitter mengunggah dua kronologis pengunggahan APBD DKI 2020. Bappeda, menurut cuitan itu, membuka akses ke APBD DKI 2020 pada 11 dan 29 Oktober lalu.

"Sejak Agustus tidak lama setelah dilantik, DPRD DKI fraksi @PSI_Jakarta sudah mengawasi uang rakyat hingga terbongkarlah skandal lem aibon. Berikut kronologisnya," cuit akun itu Kamis, 31 Oktober 2019.

PSI menyatakan mengirim surat kepada Sri Mahendra untuk membuka dokumen anggaran ke publik pada 9 Agustus 2019, sebelum anggota mereka dilantik menjadi anggota DPRD DKI. Namun surat PSI itu hanya berbalas informasi secara lisan dari Bappeda DKI Jakarta yang intinya tak bisa membuka data tersebut karena arahan dari pimpinan. Tak jelas siapa pimpinan yang dimaksud.

Setelah pelantikan DPRD DKI periode 2019-2024 pada 26 Agustus, PSI baru mendapatkan surat balasan resmi dari Sri Mahendra. Melalui surat itu, menurut PSI, Mahendra menolak membuka anggaran dengan alasan data sudah diberikan ke Ketua DPRD DKI.

PSI menyatakan kembali mengirim surat ke Bappeda DKI pada 3 September, tujuannya untuk menganalisis data anggaran yang akan dibahas bersama eksekutif. Mereka juga bertemu Bappeda DKI untuk memberi penjelasan soal posisi penyusunan APBD DKI 2020 pada 16 September 2019. Tim Bappeda DKI saat itu memberikan draft APBD DKI 2020 yang disusun baru sampai level kegiatan, belum sampai level komponen.

Pada 30 September 2019, Fraksi PSI mengirim surat kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk meminta dokmumen detil RAPBD 2020. Surat ini tak mendapatkan tanggapan. PSI pun akhirnya meminta data RKPD 2020 yang sudah sah diunggah ke laman apbd.jakarta.go.id pada 9 Oktober.

Dua hari berselang, menurut kronologis tersebut, Bappeda sempat membuka data dengan komponen anggaran 2020 di laman tersebut. Namun hal itu hanya bertahan beberapa jam saja.

"11 Oktober 2019. Sore hari, tombol untuk membuka data komponen anggaran 2020 dihilangkan dari apbd.jakarta.go.id, data tak bisa diakses," tulis PSI.

PSI kembali mengirim surat ke Bappeda pada 24 Oktober untuk meminta data APBD 2020 yang telah direvisi setelah Sekda menyampaikan ada penurunan dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. Lagi-lagi surat ini tak berbalas.

Pada 29 Oktober 2019, Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana mendapati data APBD DKI 2020 dapat diakses di laman apbd.jakarta.go.id. Pada kesempatan itulah William menemukan ada kejanggalan pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Barat.

Pada hari yang sama, tepatnya pukul 19.59 WIB, William mengunggah temuan tersebut di media sosial. Anggaran lem aibon pun lantas menjadi pembicaraan masyarakat di jagad maya.

Pukul 22.47, masih menurut kronologis itu, Pemprov DKI Jakarta menutup laman yang memuat data rancangan APBD 2020 sementara.

"Yang kami tuntut sejak awal hanya satu: TRANSPARANSI. Dan sekatang, Pak Gubernur malah mengindikasikan tidak akan membuka anggaran pada publik. Kami akan terus bersuara sampai uang rakyat aman," cuit PSI dengan tagar #PSIKawalUangRakyat.

Kejanggalan APBD DKI 2020 yang diunggah oleh William tak hanya soal lem aibon. Dia juga sempat menyoroti anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 124 miliar dari Sudin Pendidikan Jakarta Timur.