Minta APBD DKI Dibuka, FITRA Bernasib Sama Dengan PSI

Reporter

Editor

Kamis, 31 Oktober 2019 11:38 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengaku pernah meminta DKI Jakarta untuk membuka rancangan APBD DKI 2020 ke publik. Nasibnya sama seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Tapi ditolak," ujar Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan melalui pesan singkat yang diterima Tempo, Kamis 31 Oktober 2019.

Misbah menyatakan dokumen anggaran KUA-PPAS, RAPBD hingga ditetapkan menjadi APBD akan lebih berkualitas bila masyarakat juga dilibatkan mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan.

Sebab, menurut dia, bila dilacak lebih mendalam pasti ditemukan alokasi anggaran yang tidak nyambung antara program, kegiatan, dan komponen kegiatan.

"Di situlah ruang-ruang perencanaan korupsi yang selalu dimainkan oleh birokasi."

Advertising

Permintaan untuk membuka rancangan APBD DKI 2020 juga pernah disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Mereka mengkritik pemerintahan Gubernur Anies Baswedan yang dinilai tak transparan.

Entah sengaja atau tidak, menurut PSI, data tersebut sempat dua kali diunggah di laman apbd.jakarta.go.id, yaitu pada 11 dan 29 Oktober lalu. Dari situlah kemudian ditemukan sejumlah kejanggalan seperti anggaran lem aibon, ballpoin, dan sebagainya.

Berita terkait

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

1 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

2 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

2 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

3 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

3 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya