TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok enggan menanggapi pernyataan Anies Baswedan soal sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) yang tidak cerdas. Hanya saja, menurut Ahok, dirinya membuat e-budgeting agar ada transparansi APBD DKI Jakarta kepada masyarakat.

"Aku tidak mau berkomentar, sudah lupa, yang pasti karena e-budgeting semua orang tahu pengeluaran APBD DKI," kata Ahok melalui pesan singkat, Kamis 31 Oktober 2019.

"Yang pasti karena e-budgeting itu, semua orang yang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, aibon, hingga UPS (uninterruptible power supply)."

Kemarin Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting DKI Jakarta terkait heboh anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar dan ballpoint Rp 124 miliar. Menurut dia, sistem warisan Ahok tersebut tidak cerdas sehingga tak bisa mendeteksi kejanggalan saat petugas memasukkan data anggaran.

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Soal sistem yang dianggap tak berjalan baik, Ahok menyatakan kuncinya hanya satu, yaitu transparansi.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling," ujarnya. "Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada."

Heboh soal e-budgeting ini sendiri dipicu oleh temuan Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. Dalam penelusurannya di laman apbd.jakarta.go.id, William menemukan sejumlah anggaran janggal seperti pengadaan lem aibon dan ballpoin oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur dengan nilai yang sangat besar.

Pelaksana tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefulloh berkilah jika anggaran itu hanya anggaran sementara saja. Nantinya, dia menyatakan, akan disesuaikan dengan permintaan dari pihak sekolah.

William juga menyoroti kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang kemudian menutup akses untuk membuka data rancangan APBD DKI 2020 di laman apbd.jakarta.go.id. Beberapa saat setelah kasus anggaran lem aibon, data tersebut memang tak lagi dapat diakses oleh masyarakat.