TEMPO.CO, Jakarta - Rencana anggaran pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar di Dinas Pendidikan DKI telah dihapus. Terungkapnya rencana dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020 tersebut memicu kehebohan dan mengundang kecaman terhadap pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kepala Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, Sudarman, mengaku sebagai yang bertanggung jawab atas input rencana kegiatan yang dianggap tak masuk akal tersebut. "Yang masukkan itu saya. Salah pilih komponen, saya keliru," ujarnya saat dihadirkan di Balai Kota DKI, Rabu 30 Oktober 2019.

Sudarman juga mengakui bahwa item lem aibon tersebut juga tidak berdasarkan permintaan dari sekolah. Namun waktu itu dia memilih menginputnya sebagai salah satu rekening kegiatan yang telah disusun sebesar Rp 82 miliar.

Sudarman menilai dengan memilih komponen apa pun termasuk lem aibon nanti juga bakal diubah dalam proses pembahasan plafon anggaran 2020. "Saya gak berpikir sampai sejauh ini. Katakanlah kebutuhan aibon itu menjadi viral sampai begini."

Penelusuran Tempo ke sejumlah sekolah di Jakarta Barat menegaskan tidak ada kebutuhan lem aibon. Tempo mendatangi dua sekolah negeri Jakarta Barat, yakni di kawasan Palmerah dan dua lagi di Taman Sari.

Seorang guru SMA menyampaikan, tak menganggarkan pembelian lem aibon. Kegiatan di sekolahnya tidak memerlukan lem jenis apapun. "Setahu kami tidak ada pemesanan dalam bentuk seperti itu. Kami tidak pakai itu (lem aibon)," kata dia yang tak mau disebutkan namanya, Kamis, 31 Oktober 2019.

Guru lain di sebuah SD mengungkap ada kebutuhan lem tapi yang diajukan justru merek lain, bukan aibon. Meski begitu, anggaran lem tidak untuk semua anak dari berbagai kelas. Prakarya hanya diperlukan di beberapa kelas. Pengadaan lem pun tidak dihitung dengan asumsi satu anak satu lem.

"Detail jumlahnya tidak inget, tapi kalau butuh, yang jelas kami butuh," jelas dia.

Sebelum mundur dari jabatannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra kukuh tak pernah mengunggah rancangan plafon APBD 2020 dalam laman apbd.jakarta.go.id. Mahendra mengira ada sistem yang bocor sehingga publik dapat melihat rincian seperti anggaran lem aibon yang sedang diributkan saat itu.