Gerindra Kembali Kritik Wiliam PSI Karena Ungkap Anggaran Janggal

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Febriyan

Rabu, 6 November 2019 17:42 WIB

William Aditya Sarana. Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI kembali mengomentari aksi kader PSI William Aditya Sarana yang membuka anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI 2020. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Andyka menyinggung William yang membuka anggaran pembelian lem senilai Rp 82 miliar ke sosial media namun tidak ikut dalam rapat pembahasan pengadaan lem tersebut.

"Kalau enggak ikut rapat terus bicaranya di luar, apa itu pantas?," ujar Andyka saat ditemui di DPRD, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2019.

Hal tersebut disampaikan Andyka karena William berada di Komisi A, sedangkan pembahasan pengadaan lem oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat di bahas di Komisi E.

"Ini yang diteriakin kerjaan Komisi E sementara dia Komisi A," tambahnya.

Selain itu lanjut Andyka jika ada temuan yang janggal dalam rancangan anggaran seharusnya disampaikan salam forum resmi agar tidak menuai pro kontra.

Advertising
Advertising

Andyka menuding jika tindakan Wiliam tesebut akan menghambat proses pembahasan APBD.

"Kalau seolah olah kami lihat ini menghambat pembahasan APBD. Padahal kami sudah menggunakan pola transparansi,"ujarnya.

Sebelumnya William juga ditegur oleh Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua yang berasal dari Fraksi Gerindra. Inggrad menyatakan William seharusnya tak berkoar-koar kepada masyarakat sebelum anggaran tersebut dibahas oleh DPRD DKI bersama pemerintah.

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi," Inggard.

William sebelumnya membuka anggaran janggal APBD DKI Jakarta 2020 melalui cuitannya di media sosial twitter. Dia menemukan adanya anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 miliar, ballpoint sebesar Rp 124 miliar dan sejumlah anggaran lainnya.

Kini, legislator termuda di DPRD DKI Jakarta tersebut pun diadukan ke Badan Kehormatan. Seorang bernama Sugiyanto melaporkan William karena dianggap melanggar kode etik.

Berita terkait

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

1 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

19 jam lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

1 hari lalu

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

Gerindra membuka pendaftaran untuk posisi wali kota.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

1 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

2 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya