Tebang Pohon di Trotoar Cikini, Dinas Kehutanan Dipanggil Dewan

Reporter

Imam Hamdi

Selasa, 12 November 2019 06:52 WIB

Pohon Angsana dan Beringin yang ditebang di sekitar proyek pendestrian Jalan Cikini Raya, Jakarta, Senin 4 November 2019. Sedikitnya ada 10 pohon penghijauan yang ada di trotoar itu ditebang di kawasan tersebut. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan legislator akan segera memanggil Dinas Kehutanan terkait dengan adanya pemotongan pohon angsana di trotoar Cikini, Jakarta Pusat.

"Kenapa harus dipotong. Ini pohon enggak salah," kata Prasetio di kantornya di DPRD DKI, Senin, 11 November 2019. Politisi PDI Perjuangan itu menyesalkan tindakan Dinas DKI yang menebang pohon di trotoar.

Menurut Prasetio, semestinya Dinas Kehutanan bisa memindahkan pohon tersebut tanpa harus memotongnya. Ia pun tak percaya dengan pernyataan pemerintah yang menyebut pohon tersebut telah keropos sehingga mesti dipotong.

Prasetio menunjukkan foto sisa pemotongan pohon yang dilakukan Dinas Kehutanan. Dalam foto itu, menurut dia, tidak ada bagian batang pohon yang keropos. "Ini kan pohon sehat. Kayak gini," ujarnya. "Apakah ini keropos?"

Dinas Kehutanan DKI sebelumnya menebang puluhan pohon angsana dan beringin di trotoar Cikini. Kepala Dinas Kehutanan Suzi Marsitawati mengatakan penebangan pohon itu dilakukan karena pohon sudah keropos. Pemprov DKI akan melakukan peremajaan dengan menanam pohon pengganti. "Akan ditanam pohon yang berbunga, seperti Tabebuya, Bungur, dan tanaman semak perdu seperti Soka, Bougenville, dan sebagainya," kata Suzi lewat pesan pendek, Ahad, 10 November 2019.

Advertising
Advertising

Prasetio menyarankan pemerintah untuk merapihkan saja pohon di trotoar Cikini tanpa menebangnya secara keseluruhan. Selain itu, sebelum memotong pohon lebih baik pemerintah melakukan sosialisasi dan menyiapkan kebijakan yang akan dilakukan untuk mengganti pohon itu. "Jadi jangan memberi masukan pada Pak Gubernur yang sebetulnya ada jalan keluar yang lebih baik. Jalan keluar yang lebih baik pandangan saya, ambil akarnya, tarik, pindahkan," kata Prasetio.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya