TEMPO.CO, Bogor -Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bogor, Sarwono, mengatakan hampir 1,5 juta warga Kabupaten Bogor belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Hal itu mengacu pada hasil sensus penduduk terakhir yang dilakukan.

"Dari enam juta penduduk Bogor, yang memiliki KTP baru sekitar empat setengah juta," ucap Sarwono kepada Tempo di sela acara Rapat Boling dengan Bupati Bogor di Cijeruk, Rabu 20 November 2019.

Alasan masih banyaknya warga Bogor yang belum memiliki KTP, kata Sarwono, karena KTP saat ini berbentuk online atau elektrik yang belum begitu difahami oleh masyarakat. Selain itu kendala lainnya adalah keterbatasannya kartu atau blanko KTP yang diberikan oleh pemerintah pusat. "Selain itu masyarakat yang meninggal atau melahirkan pun tidak update pelaporannya," ucapnya.

Sarwono menyebut agenda nasional di tahun 2020 pemerintah Republik Indonesia, akan melakukan sensus penduduk dan sensus dilakukan dengan menggunakan dua metode. Pertama menggunakan metode sensus online, yakni masyarakat dengan mandiri bisa menginput datanya di situs resmi yang dikeluarkan BPS. Ia berharap banyak masyarakat yang berpartisipasi lewat sensus online tersebut."Sensus online akan dibuka mulai Februari hingga Maret 2020," ucap Sarwono menjelaskan.

Metode kedua adalah sensus konvensional atau sensus dari rumah ke rumah seperti biasa, untuk mensensus penduduk yang belum atau tidak melakukan sensus online. Sensus konvensional itu akan dilaksanakan pada Juli 2020, mengerahkan sebanyak tujuh ribu petugas di Kabupaten Bogor.

Perekrutan petugas dikatakan Sarwono akan di prioritaskan sesuai wilayah. "Hasil sensus pun akan diserahkan langsung ke Presiden secara nasional dan masing-masing kepala daerah," kata Sarwono menutup wawancara.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan hal yang biasa bila warganya belum memiliki KTP. Tapi ia tetap memperhatikan hasil yang dilakukan oleh BPS, kemudian disinkronkan dengan data Dinas Kependudukan untuk data valid warga Kabupaten Bogor.

Ade menyebut akan memfasilitasi ketika BPS melakukan sensus, yaitu mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program nasional itu. "Jadi yang sensus kan BPS dengan anggarannya sendiri, kita mah memfasilitasi aja," ucap Ade Yasin.