TEMPO.CO, Jakarta -Kabar mengenai PKL yang diberikan izin untuk berjualan di beberapa wilayah diperbincangkan oleh publik. Padahal sebelumnya, banyak PKL di beberapa wilayah telah digusur dan dilarang untuk berdagang dikarenakan melanggar aturan dan mengganggu para pejalan kaki.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan DKI Jakarta menyatakan penempatan lapak pedagang kaki lima atau PKL di trotoar saat ini sedang dalam tahap kajian untuk memenuhi kebutuhan warga.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Meskipun ada juga Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan trotoar hanya untuk pejalan kaki.

Dalam kajian tersebut, ada 13 titik yang akan digunakan sebagai lokasi berdagang untuk para PKL khususnya di sekitar Jalan Jendral Sudirman – MH Thamrin.

Adapun Pemprov DKI telah melakukan penggusuran dan pelarangan bagi para PKL yang berjualan di beberapa wilayah, diantaranya:

1. PKL Dilarang Berjualan di Area Bebas Kendaraan Bermotor

Pemprov DKI melarang pedagang kaki lima berjualan dalam lokasi Car Free Day atau area bebas kendaraan bermotor di sepanjang jalan dari Perempatan Sarinah hingga Dukuh Atas Sudirman, Jakarta, pada 3 November 2019.

Hal ini untuk mendapat dukungan dari petugas kebersihan, karena mengaku terbantu dalam membersihkan sampah di lokasi area bebas kendaraan bermotor. Para petugas mengaku biasanya mengangkut satu bak truk bak sampah penuh kiri kanan sebelum PKL ditertibkan oleh Pemprov DKI.

• 1
• 2
• Selanjutnya