TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia atau ASJBI, Nanda Abraham, mengatakan pengajuan APBD DKI Jakarta 2020 rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan Anies Baswedan.

"Adanya isu tentang rencana Anies Baswedan akan maju melangkah sebagai Capres di tahun 2024, dengan pengusulan anggaran yang terkesan aneh, menjadikan kecurigaan sebagian warga Jakarta," katanya. Pernyataan itu dikemukakan Nanda dalam acara diskusi publik "Selamatkan Ibu Kota" di ruang Auditorium Gedung Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, Minggu sore, 24 November 2019.

Nanda menyebut, APBD yang direncanakan untuk 2020 jika tidak dikawal bisa rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan. Ia mengatakan Jakarta saat ini mempunyai anggaran terbesar dari provinsi lain di Indonesia.

"APBD DKI tahun 2020 yang bisa melebihi Rp 85 triliun, tentunya harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan warga Jakarta dan semakin majunya Ibu Kota negara," katanya.

Selama Anis Baswedan memimpin Jakarta, kata dia, masyarakat merasakan kekumuhan Ibu Kota semakin bertambah. Sungai-sungai yang biasanya dikeruk sampahnya, kata Nanda, kini jarang terlihat ada aktivitas pembersihan sampah.

Sejak dilantik Presiden pada 16 oktober 2017 dan telah dua tahun menjadi Gubernur, warga Jakarta dikagetkan dengan isu anggaran belanja daerah untuk tahun 2020 yang dianggap tidak wajar.

Anggaran janggal ini terungkap saat anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkapkan anggaran pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82 milliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP lainnya, Ida Mahmudah, juga membongkar anggaran janggal jasa konsultan penataan pemukiman kumuh sebesar Rp 556 juta per RW.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Bouget Centre juga menemukan banyak anggaran janggal di rancangan APBD DKI 2020 mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio hingga tenis meja."Tentunya kejanggalan-kejanggalan ini harus ditelusuri dan butuh klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan membangun sistem transparansi," katanya.

Acara diskusi publik itu juga mengundang narasumber di antaranya Direktur Etos Indonesia Institut Iskandarsyah, politisi PSI William Aditya Sarana, dan politisi Gerindra Ichwanul Muslimin.