TEMPO.CO, Jakarta - Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Suharti, mengatakan pemerintah segera membahas defisit anggaran rencana APBD 2020 Rp 10 triliun di rapat badan anggaran atau banggar bersama legislatif. Pemerintah, kata Suharti, bakal melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran yang tidak prioritas.

"Akan mulai dibahas di Banggar pekan depan (pekan ini). Kami sepakati lagi angka berapa yang akan dipakai dari pendapatan sampai belanja. Berapa defisit yang berani diambil nanti di Banggar," kata Suharti saat dihubungi, Minggu, 24 November 2019.

Awalnya, kata dia, anggaran DKI pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS mencapai Rp 95,99 triliun. Namun, setelah dlakukan pembahasan plafon anggaran 2020 di setiap komisi anggaran belanja DKI menjadi membengkak Rp 97 triliun.

Sedangkan, proyeksi APBD tahun depan diperkirakan hanya tembus mencapai Rp 87,1 triliun. Saat mengusulkan belanja Rp 95,99 triliun untuk tahun depan, DKI sempat merevisi rancangan tersebut menjadi Rp 89,44 triliun. "Perkiraan pendapatan ini lebih rendah dari perkiraan pendapatan Banggar dulu," ujarnya.

Suharti menuturkan pembengkakan anggaran belanja tahun depan terjadi karena banyaknya kebutuhan tambahan karena regulasi dan situasi di tingkat pusat. Salah satu yang mempengaruhi kenaikan belanja anggaran adalah rencana kenaikan BPJS Kesehatan.

Rencana kenaikan iuran PBI BPJS Kesehatan itu membuat DKI mesti menambah anggaran Rp 1,6 triliun hanya untuk subsidi kesehatan tersebut. Tahun depan subsidi PBI BPJS Kesehatan menjadi Rp 2,5 triliun.

Selain itu, pembengkakan juga disumbang karena kenaikan upah minimum provinsi yang mencapai 8 persen. Subsidi DKI untuk kenaikan UMP lebih dari Rp 400 miliar. "Subsidi BPJS untuk ASN juga ada kenaikan yang banyak."

Suharti mengatakan adanya defisit anggaran tersebut tidak bakal mempengaruhi komitmen pemerintah dalam membangun program strategis daerah. "Yang jelas prioritas tetap dilaksanakan sesuai target."

Pemangkasan anggaran untuk efisiensi anggaran tahun depan, kata dia, hanya dilakukan pada program yang sifatnya tidak prioritas. Salah satu pembangunan prioritas adalah pengembangan transportasi di ibu kota. "Jadi kalau dipotong tidak akan mengganggu kepentingan publik. Itu yang mungkin dikurangi. Program di KSD (kegiatan strategis daerah) tidak akan dikurangi."