TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan izin peminjaman kawasan Monas untuk Reuni 212 pada 2 Desember 2019. Proposal untuk acara bertajuk Munajat dan Maulid Akbar #ReuniMujahid212 itu diterimanya sebagai peringatan Maulid Akbar.

Anies tak menjelaskan lebih detil tentang isi proposal kegiatan tersebut, selain menyebutkan izin juga atas persetujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta. Mereka di antaranya Panglima Kodam dan Kapolda Metro Jaya.

Penerbitan izin itu ditolak sebagian warga di dunia maya lewat petisi yang dibuat di laman Change.org. Dibuat akun 7inta Putih pada 25 November 2019, petisi online itu telah didukung lebih dari 1.700 orang hingga artikel ini dibuat pada Rabu siang 27 November 2019.

"Sedari awal gerakan 212 adalah gerakan politik yang berjubah agama. Sungguh kebijakan yang sangat dangkal jika Anies Baswedan pada saat pasca Pemilu 2019 memberikan ijin Reuni Alumni 212 yang rawan disusupi sekaligus ditunggangi kepentingan elit politik," bunyi bagian dari isi petisi berjudul 'Tolak Izin Reuni dan Bubarkan PA 212' tersebut.

Sebagian netizen yang memberikan tandatangannya berpendapat senada soal agama sebagai alat politik. Sebagian lainnya menganggap agenda Reuni 212 tak lagi relevan sejak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah dibuat menjalani pidana penjara.

"Cukup sudah jualan agama," tulis Arif Zaini. Atau, Scholastica Swastika yang menulis begini, "Saya kepingin hidup damai, bahu membahu membangun negri, bergandengan tangan tanpa memandang suku agama ras."

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa Polri masih memproses surat pemberitahuan kegiatan Reuni 212 tersebut. Ia menerangkan bahwa Polri akan meminta Polrestro Jakarta Pusat untuk memberikan rekomendasi karena lokasi pelaksanaan kegiatan berada di wilayah tersebut.

Adapun ketua penyelenggara Reuni Akbar Mujahid 212, Awit Masyhuri, mengungkap satu agenda 2 Desember nanti adalah mengecam penistaan agama Islam yang dituduhnya masih terjadi. "Jadi jangan terjadi lagi menyinggung masalah agama. Agama apapun tidak boleh dinistakan," katanya, Sabtu 23 November 2019.