Surat Cekal Rizieq Shihab, Ini Argumen Mahfud Vs Slamet Maarif
Reporter
M Yusuf Manurung
Editor
Zacharias Wuragil
Jumat, 29 November 2019 21:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Ma'arif, menyatakan akan menolak segala komunikasi dengan Pemerintah RI terkait masalah pencekalan Rizieq Shihab di Arab Saudi. "Pulangkan dulu Rizieq ke Indonesia baru kami mau komunikasi dengan pemerintah," katanya di kantor Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2019.
Sikap itu disampaikannya menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ihwal kesiapan pemerintah membantu pemulangan Rizieq. Menurut Mahfud, pemerintah siap asalkan ada permintaan resmi.
Atas pernyataan tersebut, Slamet justru meminta Mahfud untuk mempelajari masalah pencekalan itu. Dia menyarankan, Mahfud mengecek langsung ke Arab Saudi. Peristiwa sesungguhnya, menurut Slamet, Rizieq masih diasingkan di negara orang.
"Jadi gak perlu apa yang beliau (Mahfud) sampaikan. Sudah jelas kok ketika beliau minta mana surat cekalnya? Kami sudah tunjukkan," kata Slamet lagi.
Sebelumnya, Mahfud MD memastikan pemerintah Indonesia tak pernah meminta pemerintah Arab Saudi mencekal pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Ia mengaku sudah mencari tahu terkait tudingan itu, dan tak menemukan buktinya.
"Ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tak ada sama sekali," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.
Mahfud berujar tudingan Rizieq kepada pemerintah itu hanya dilakukan sebatas lewat media sosial. Bukti yang disodorkan pun ditunjukkan hanya lewat video. Mahfud ingin Rizieq melaporkan masalah ini langsung, jika memang ingin pemerintah segera menyelesaikannya. "Kalau tidak melapor bagaimana kami mau bertindak," ujar Mahfud.
Rizieq Shihab meninggalkan Indonesia pada 2017 silam. Ia pergi ke Arab Saudi saat ia terjerat kasus dugaan pornografi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kasus yang muncul setelah Rizieq gerakkan massa umat Islam menuntut pemidanaan atas Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tersebut telah ditutup namun Rizieq belum kembali.
