DKI Jakarta Kembali Usulkan Anggaran Bamus Betawi dan Kodam Jaya
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Febriyan
Senin, 23 Desember 2019 18:59 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengusulkan anggaran hibah untuk Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) serta Komando Daerah Militer Jaya (Kodam Jaya) dalam rapat rancangan APBD DKI 2020 bersama DPRD. Anggaran itu sebelumnya sempat ditolak DPRD DKI.
"Usulan penambahan anggaran belanja hibah untuk Kodam Jaya sebesar Rp 55,23 miliar dan Bamus Betawi Rp 6 miliar," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri saat rapat di ruang serbaguna DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2019.
Menurut Edi, proposal dari Bamus Betawi sehubungan dengan anggaran tersebut sudah dilayangkan ke pemerintah DKI sebelum pembahasan KUA-PPAS APBD 2020. Pemerintah DKI, lanjut dia, pun menyampaikan usulan tambahan hibah untuk Kodam Jaya dan Bamus Betawi dalam rapat terakhir menyepakati KUA-PPAS 2020 pada 28 November 2019.
Edi berujar, pemerintah DKI meminta tambahan anggaran hibah untuk Bamus Betawi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dewan, dia melanjutkan, setuju dengan tambahan anggaran FKUB. Sementara anggaran Bamus Betawi, menurut dia, ditolak Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
"Setelah itu otomatis di kesempatan KUA-PPAS, Bamus Betawi tidak terbawa karena pak ketua (Prasetio) saat itu tidak setuju," ucap Edi.
Karena itulah, pemerintah DKI kembali mengusulkan anggaran tersebut kepada dewan hari ini. Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyatakan, usulan sengaja diselipkan dalam pemaparan poin evaluasi Kemendagri terhadap RAPBD 2020 agar didiskusikan bersama-sama.
"Kenapa muncul di sini memang sengaja dimunculkan oleh pembuat draft dan tadi sudah saya sampaikan agar ini menjadi bahan diskusi," ujar Saefullah.
Sebelumnya, eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan menghentikan dana hibah untuk operasional Bamus sebesar Rp 5 miliar per tahun lantaran geram gara-gara Bamus Betawi dianggap terlibat dalam urusan politik menjelang pemilihan kepala daerah 2017. Menurut Ahok, kecenderungan politis Bamus Betawi telah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Bamus Betawi kembali digelontorkan ketika Gubernur DKI Anies Baswedan menjabat.
