TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyindir Pemprov DKI berlaku tidak adil atau pilih kasih dalam penanganan banjir di Ibu Kota usai sidak ke Pantai Indah Kapuk. Dia mempermasalahkan mekanisme buka tutup pintu air sehingga banjir hanya meluap di kawasan padat penduduk di Jakarta Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dia dan anggota DPRD DKI mengunjungi Cengkareng Drain, Jakarta Barat hingga ke Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

"Kalau waktunya buka, ya dibuka dong, jangan di sono mulu yang kelelep, jangan tunggu di sana kelelep. Buka dikit, biar di sini (PIK) kelelep dikit," kata dia di Jembatan Reklamasi, PIK, Jakarta Utara, Senin, 13 Januari 2020.

Pada awal 2020, banjir melanda kawasan Ibu Kota. Salah satu titik banjir adalah sekitar Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, di lokasi Cengkareng Drain.

Guna menyelidiki sebab banjir di lokasi tersebut, Polda Metro Jaya sempat memanggil Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Purwanti Suryandari untuk dimintai keterangan soal pintu air.

Mujiyono mengatakan, perlakuan tidak adik dalam penanganan banjir itu dilihat dari status sosial warga Jakarta. Menurut dia, orang pinggiran dikalahkan.

"Harus ada langkah yang ekstrem untuk memberlakukan hal yang sama di wilayah padat penduduk, bedah kampung," ujar kader Partai Demokrat tersebut.

Hari ini, anggota komisi A DPRD DKI melakukan sidak ke sejumlah titik banjir Jakarta hingga ke PIK bersama jajaran Wali Kota Jakarta Barat. Sebelum inspeksi, mereka melakukan rapat di kantor Wali Kota Jakarta Barat.