Soal Risma di Pilgub DKI, PDIP Siap Laksanakan Perintah Partai

Selasa, 14 Januari 2020 05:00 WIB

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai dilantik menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan dan Pendidikan di kantor DPP PDIP Diponegoro, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta -Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma digadang-gadang maju Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 2022. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan siap menjalankan perintah partai, jika keputusannya mencalonkan Risma.

Ketua DPRD DKI itu mengatakan keputusan tokoh yang bakal maju pada Pilkada DKI 2022 adalah kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Siapa pun calon PDIP kami kalau perintah partai tegak lurus terhadap instruksi partai," kata Prasetio di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.

Edi kembali menegaskan akan patuh kepada terhadap instruksi partai jika memang Partai Banteng mengajukan Risma dalam Pilkada DKI mendatang. "Dia kader PDIP. Kalau itu putusannya ya kami laksanakan," ucapnya."

Namun ia belum bisa menilai sosok Risma. Ia membandingkan dengan sosok Presiden Joko Widodo yang juga dulunya tidak disiapkan menjadi Gubernur DKI. "Pak Jokowi dulu gak dikhususkan menjadi gubernur. Karena perintah partai saya laksanakan. Karena saya ini petugas partai."

Sama halnya dengan Jokowi, kata dia, Risma juga bisa maju pada Pilkada DKI tanpa melalui fit and proper rest. Sebab, Risma merupakan kader partai yang telah terlihat kinerjanya. "Dulu kan Jokowi kader partai. Tidak perlu di-fit and proper karena sudah jadi Wali Kota Solo. Kami sebagai petugas partai laksanakan. Semua kader partai kami baik-baik," tuturnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya Risma mengaku tidak bernafsu terhadap kekuasaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hal itu dikatakannya usai meninjau pameran rempah dalam rangkaian Rakernas I dan HUT Ke-47 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 11 Januari 2020. Menurut Risma, dirinya belakangan ini kerap ditanyai oleh berbagai orang terkait dengan langkah selanjutnya setelah menjabat Wali Kota Surabaya selama dua periode.

Risma pun memilih untuk menyerahkannya kepada takdir dari Yang Maha Kuasa. "Nanti itu. Tuhan akan mengatur jalan hidup saya. Semua saya serahkan kepada Tuhan. Karena saya sampaikan, saya tidak mau kemudian, saya punya nafsu, mohon maaf di dalamnya ada nafsu kekuasaan. Itu yang saya tidak mau karena itu berat. Makanya, saya enggak mau mikir siapa pun yang minta saya."

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

4 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

4 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

4 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

4 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

4 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

6 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

7 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

7 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

7 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

8 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya