TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan unjuk rasa massa yang menuntut Gubernur Anies Baswedan turun karena gagal menangani banjir tidak obyektif.

Sebab, banjir dengan dampak yang besar juga terjadi di luar Jakarta, seperti di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Selain itu, penanggulangan banjir di ibu kota juga tidak lepas dari peran pemerintah pusat. Sebab, pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan menormalisasi 13 sungai yang membentang dari luar Jakarta hingga masuk ke ibu kota.

"Banjir bukan tanggung jawab DKI saja. Termasuk tanggung jawab nasional (pemerintah pusat)," kata anggota Fraksi PKS ini. "Karena banjir datangnya bukan dari Jakarta. Yang koordinasikan Bogor, Depok, mesti nya pemerintah pusat."

Meski demikian ia menyatakan unjuk rasa itu hak masyarakat. "Jadi boleh-boleh saja demo baik dukung atau kontra asalkan tertib sesuai dgn aturan," kata Suhaimi saat dihubungi, Rabu, 15 Januari 2020. "Asal jangan merusak, mengganggu fasilitas umum."

Massa Suara Rakyat Bersatu, Jakarta Bergerak mendesak Anies mundur karena dianggap tidak bisa menanggulangi banjir di ibu kota. Pada Selasa, 14 Januari kemarin, mereka berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI, tapi digeser polisi ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha, karena dikhawatirkan berbenturan dengan massa pendukung Anies.

Salah satu orator dalam Suara Rakyat Bersatu, Jakarta Bergerak Dewi Tanjung mengatakan aksinya akan terus dilakukan sampai di tingkat Kementerian Dalam Negeri hingga berhasil menurunkan Anies Baswedan dari jabatannya.

"Kami akan terus beraksi. Kami nanti aksi ke DPRD, kami juga akan aksi hingga Kemendagri, dan kalau perlu bertemu Presiden," kata Politisi PDI Perjuangan ini saat orasi sebelum massa bubar di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.