TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan munculnya dua nama cawagub DKI Jakarta yang baru dari Gerindra dan PKS terlihat sebagai kompromi yang dipaksakan. Sebab, sejak awal, jatah kursi Wakil Gubernur DKI semestinya milik PKS.

"Kalau mau jujur posisi wagub sebenarnya jatah PKS," kata Adi saat dihubungi, Selasa, 21 Januari 2020.

Partai Gerindra mengumumkan dua nama yang bakal diusung menjadi calon wakil gubernur DKI di kantor Fraksi Gerindra DKI, Senin, 20 Januari 2020. Keduanya adalah Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

Mereka menggantikan dua kader PKS yang sebelumnya telah diusung kedua partai, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PKS.

Adi menuturkan dua kader PKS yang sebelumnya telah diusung diganti karena tidak ada titik temu. Alhasil, Gerindra mencalonkan kadernya untuk diusung menjadi wagub DKI bersama PKS. Dia pun menyoroti masalah pengumuman kedua Cawagub DKI Jakarta baru yang terkesan dilakukan satu pihak saja, yaitu Gerindra.

Menurut dia, hal itu karena mereka tak mau lagi menunggu membuka gerbang untuk mendapatkan kursi pendamping Anies Baswedan.

Adi menilai wajar PKS terlihat kurang senang dengan langkah Gerindra. Sebabnya, proses sebenarnya dalam pemilihan cawagub antar kedua partai tersebut belum selesai 100 persen. Namun, Gerindra mengambil kebijakan mengumumkan dua nama yang baru tersebut sendiri.

"Bagi Gerindra ini pintu gerbang mendapatkan kursi wagub, jadi disegerakan pengumumannya," ujar Adi.

Sebelumnya Pengurus DPP PKS Dani Anwar menilai Gerindra terlalu terburu-buru dalam mengumumkan dua nama batu yang diusung menjadi cawagub DKI. Anggota Fraksi PKS DPRD DKI ini menyesalkan terjadinya pengumuman tanpa diskusi antara kedua partai pengusung.

Menurut Dani, Gerindra mengambil keputusan mengumumkan nama pengganti itu secara tiba-tiba setelah terjadi kesepakatan dengan PKS untuk mengusung Nurmansyah dan Ahmad Riza.

"Pengumuman itu tiba tiba tanpa komunikasi lebih lanjut setelah terjadi kesepakatan," ujarnya.