Dapat Rekomendasi Setneg, Revitalisasi Monas Dilanjutkan

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 7 Februari 2020 20:37 WIB

Suasana penanaman pohon di lokasi revitalisasi Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Penanaman pohon tersebut dilakukan untuk mengganti pohon lama yang ditebang saat pembangunan proyek Plaza Selatan serta bagian dari penghijauan Monas. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan revitalisasi Monas. Sebelumnya proyek sempat dihentikan sementara pada Rabu, 28 Januari 2020.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI, Heru Hermanto, mengatakan telah menerima surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara untuk melanjutkan revitalisasi pada Jumat sore, 7 Februari 2020. "Malam ini kami langsung lanjutkan revitalisasi Monas. Karena surat rekomendasi baru kami terima sore ini," kata Heru di Balai Kota DKI, Jumat, 7 Februari 2020.

Ia menuturkan perkembangan pembangunan revitalisasi Monas telah mencapai 77 persen. Heru optimistis pembangunan Plaza Selatan Monas bakal rampung sebelum akhir bulan ini. "Tinggal 23 persen lagi, kami yakin cepat selesai," ujarnya.

Kementerian Sekretariat Negara meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara revitalisasi Monas. Setneg meminta DKI menyerahkan desain yang mengacu Kepres 25/1995 sebelum melanjutkan revitalisasi.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, sebelumnya mengatakan Setneg belum memberikan izin kepada Pemprov DKI Jakarta ihwal revitalisasi Monas. Pemprov DKI, kata dia, juga belum pernah mengajukan permohonan izin. "Belum pernah. Kami belum pernah secara institusi dimintai izin tentang revitalisasi Monas," kata Setya.

Advertising
Advertising

Setya mengatakan proses pembangunan bisa dilanjutkan setelah semua detail desain dibahas oleh seluruh anggota Komisi Pengarah. Baru setelah itu, kata dia, pemerintah DKI Jakarta akan melanjutkan kembali pengerjaan revitalisasi. "Kami tidak mau ada yang mangkrak di situ," kata dia.

Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI, Ida Mahmuda, mengatakan komisi sepakat menunda revitalisasi Monas karena Pemprov DKI Jakarta belum mengantongi izin dari Setneg. "Saya minta jangan ada pembangunan dulu. Sebab belum ada rekomendasi Kemensetneg," kata Ida.

Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya menghentikan proyek pada Rabu, 28 Januari 2020. Hal itu dilakukan untuk menghargai keputusan Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, yang meminta DKI menghentikan sementara revitalisasi Monas.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

17 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

17 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Deputi Sekretariat Presiden Bey Machmudin Dirotasi karena Keteteran jadi Pj Gubernur Jabar

30 hari lalu

Deputi Sekretariat Presiden Bey Machmudin Dirotasi karena Keteteran jadi Pj Gubernur Jabar

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan Bey Machmudin dirotasi dari posisinya di Sekretariat Presiden supaya pemerintahan berfungsi dan berjalan maksimal.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

49 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

50 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

51 hari lalu

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang

Baca Selengkapnya