DPRD DKI Belum Putuskan Mekanisme Pemilihan Wakil Gubernur

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 11 Februari 2020 18:48 WIB

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) memberikan keterangan pers tentang nama cawagub DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Selanjutnya kedua nama tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI bakal mengagendakan pembahasan mekanisme pemungutan suara pemilihan wakil gubernur dalam forum rapat pimpinan gabungan.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan, pimpinan dewan bakal menentukan mekanisme pemilihan apakah akan dilakukan secara tertutup atau terbuka di dalam tata tertib pemilihan wagub DKI.

"Voting terbuka atau tertutup di Rapimgab bisa dibahas lagi," kata Taufik di Balai Kota DKI, Selasa, 11 Februari 2020. Hingga hari ini, Dewan belum memutuskan mekanisme pemilihan wagub apakah akan dilakukan secara terbuka atau tertutup.

Selain itu, dalam forum rapat pimpinan itu juga bakal dibahas usulan diadakannya uji kelayakan dan kepatutan bagi kedua calon wakil gubernur DKI. Partai Gerindra dan PKS telah mengumumkan dua calon wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Keduanya adalah Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria.

Ia menuturkan salah satu opsi uji kelayakan adalah memberikan kesempatan setiap fraksi di DPRD, untuk mengajukan tiga pertanyaan kepada masing-masing calon wagub DKI. Di DPRD DKI terdapat sembilan fraksi.

Advertising
Advertising

"Nanti di paripurna diberi kesempatan untuk semua fraksi menyampaikan tiga pertanyaan," ujarnya.

Menurut Taufik, tidak perlu dilakukan fit and proper test dalam pemilihan Wagub DKI kali ini.

"Kalau mau bentuk fit and proper, siapa yang melakukan fit and proper?" ucapnya. Taufik menjelaskan saat proses pemilihan cawagub sebelumnya dilakukan fit and proper test karena ada empat calon, hingga akhirnya dipilih dua nama setelah dilakukan tes itu. "Dulu calonnya tiga sampai empat. Untuk mencapai dua pakai apa? Fit and proper test," ujar Taufik.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

47 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

48 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

48 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya