Respons Wakil Ketua DPRD DKI Soal Pelarangan Pengamen Ondel-ondel

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 12 Februari 2020 01:56 WIB

Dua orang seniman Betawi menggotong ondel-ondel di salah satu sanggar ondel-ondel di Jakarta, 7 September 2017. Maraknya pengamen ondel-ondel di ibu kota menyebabkan sanggar ondel-ondel tersebut sepi tawaran manggung. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyebut harus ada solusi atas kehidupan seniman ondel-ondel yang tak diizinkan lagi mengamen di Jakarta.

Suhaimi mengharapkan, pemerintah DKI Jakarta melakukan pembinaan serius kepada para pengamen ondel-ondel.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga sepakat apabila ada alokasi anggaran untuk meningkatkan performa kesenian ondel-ondel.

"Agar seniman-seniman Betawi khususnya ondel-ondel mendapatkan apresiasi atas rasa seni dan juga keberlangsungan hidup untuk menopang ekonomi keluarga, termasuk pelestarian budaya," kata Suhaimi dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam, 11 Februari 2020.

Menurut dia, banyak juga seniman ondel-ondel yang berasal dari daerah penyangga Ibu Kota. Karena itu, Suhaimi berpendapat, pemerintah DKI perlu bekerja sama dengan pemerintah kota atau kabupaten lain guna membina para seniman ini.

Misalnya dengan melakukan pendataan dan kerja sama dalam hal melestarikan kesenian ondel-ondel ke depannya. Komunikasi antar pemerintah pun, dia melanjutkan, harus berjalan. Tujuannya agar penampilan ondel-ondel tak mengganggu keindahan kota dan ketertiban umum.

Advertising
Advertising

"Masalah ini harus diurus bersama-sama agar kesenian Betawi tetap terjaga dan lestari," ucap Suhaimi.

Sebelumnya, pemerintah DKI dan DPRD Jakarta kompak akan melarang ondel-ondel diarak keluar-masuk gang. Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, menyebut eksekutif dan Komisi E DPRD sepakat merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi untuk melarang pengamen ondel-ondel.

Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria mengaku merasa miris melihat boneka raksasa ikon Betawi itu digunakan untuk minta-minta duit. Mengemis, dia melanjutkan, tidak selaras dengan khitah ondel-ondel sebagai unsur budaya yang megah.

LANI DIANA | INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

47 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

48 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

48 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya