Kepala Dinas Kebudayaan Minta Maaf Soal Jawaban Kisruh Formula E

Rabu, 19 Februari 2020 22:26 WIB

Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan eksekutif membahas soal Formula E dan revitalisasi Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Wardhana meminta maaf atas pernyataannya terkait kisruh Formula E kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Iwan menyampaikan permohonan maaf setelah Prasetio memarahinya saat rapat di ruang Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI hari ini.

"Atas nama pribadi saya menyampaikan permohonan maaf bilamana ada pernyataan saya yang tertulis di media bisa menyinggung perasaan bapak ketua dewan," kata Iwan di ruang rapat Komisi E, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.

Prasetio geram lantaran Iwan ogah menjawab pertanyaan wartawan soal alasan Dinas Kebudayaan DKI mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas.

Iwan saat itu menjawab, publik tak perlu tahu alasan Dinas Kebudayaan
mengeluarkan rekomendasi yang memperbolehkan balap mobil listrik itu menggunakan lintasan di kawasan Monas, yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Advertising
Advertising

"Ya enggak boleh (tahu). Ini dapur, dapur saya. Apa yang kami bahas masa detailnya mau diomongin," kata Iwan dengan nada meninggi kepada wartawan di Balai Kota DKI, Kamis, 13 Februari 2020.

Iwan dalam rapat itu menjelaskan, dapur yang dimaksud adalah sidang yang digelar Tim Sidang Pemugaran (TSP) untuk membahas penyelenggaraan Formula E di Monas. Menurut Iwan, TSP tak berhak mengeluarkan rekomendasi.

TSP, lanjut dia, hanya berkapasitas memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah DKI. Adapun rekomendasi balap mobil listrik itu boleh berlangsung di Monas diterbitkan Dinas Kebudayaan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga DKI. Saat sidang TSP itu kemudian bisa muncul perbedaan pendapat dan konflik.

"Itulah yang dimaksud kami bahwa kami tidak perlu mengintervensi karena ini adalah keahlian dari TSP yang ditetapkan pak gubernur," ucap Iwan.

Dia lalu berdalih bahwa ucapan yang disampaikan secara lisan bisa berubah ketika dituangkan dalam kata-kata. "Memang segala ucapan yang terucap dalam lisan kemudian dipindahkan menjadi sebuah tulisan kadang-kadang bisa merubah penilaian orang terhadap karakter orang yang mengucap," kata dia.

Sebelumnya, melalui surat resmi Pemerintah DKI yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penyelenggaraan Formula E telah mendapatkan persetujuan dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI untuk diselenggarakan di kawasan Monas pada 6 Juni mendatang. Namun, TACB membantah sudah menerbitkan izin.

Ketua DPRD DKI Prasetio lalu menduga pemerintah DKI telah memanipulasi surat yang ditujukan untuk Kementerian Sekretariat Negara itu. Belakangan Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyebut ada kesalahan pengetikan dalam surat itu. Menurut Saefullah, seharusnya tertulis rekomendasi dari TSP, bukan TACB.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

47 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

48 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

48 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya