Temuan Sidak Prasetio Edi Pasca Banjir Hari Ini

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Minggu, 23 Februari 2020 18:49 WIB

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi ditemani Ketua Komisi D Ida Mahmuda meninjau drainase yang tersumbat di sekitar RSCM, Jakarta Pusat, 23 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menijau Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, yang sempat tergenang banjir hari ini imbas hujan pada Ahad pagi, 23 Februari 2020.

Ditemani Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmuda, Prasetio menemukan saluran drainase yang berada di bawah trotoar Jalan Borobudur tersumbat dan penutup bak kontrol tak bisa dibuka.

"Di sini tertutup (bak kontrol). Di sini di antara Dinas Binamarga, dengan SDA tidak koordinasi," kata Prasetio saat meninjau saluran drainase di depan kantor LBH Jakarta, Jalan Borobudur, Ahad sore ini.

Ia menuturkan semestinya pemerintah memastikan agar aliran drainase tidak tersumbat. Selain itu, pemerintah juga mesti memastikan bak kontrol drainase mudah dibuka dan ditutup kembali agar petugas mudah membersihkan saluran.

Prasetio pun meminta langsung petugas SDA DKI untuk membersihkan drainase dan membuka bak kontrol air di Jalan Borobudur. "Ini gak bisa dibuka. Ini menjadi masalah juga jadi rumah-rumah teman di Jalan Borobudur nyebur juga," ucapnya.

Advertising
Advertising

Politikus PDI Perjuangan ini memperkirakan kondisi drainase yang tersumbat dan bak kontrol yang nyaris tertutup permanen juga terjadi di banyak lokasi genangan di ibu kota. Prasetio meminta Gubernur DKI mengevaluasi seluruh drainase yang baru dibangun tersebut.

"Kalau kayak begini saya melihatnya tidak ada koordinasi untuk dampak dan akibatnya," ujarnya. "Drainase juga tersumbat sampah."

Terkait banjir hari ini, Ketua Komisi D Ida Mahmuda heran dengan kondisi bak kontrol yang sulit dibuka. Padahal, saat peninjauan yang dilakukan Komisi Pembangunan beberapa bulan lalu, bak kontrol drainase di trotoar Jalan Cikini, mudah dibuka tutup. "Tapi kenyataan yang ini sulit."

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

38 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

50 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya