Prasetio Edi Sebut Pemilihan Wagub DKI Baru Bisa Maret, Sebab...

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Minggu, 23 Februari 2020 19:55 WIB

Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. Dok.Tempo / Dok.Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan pemilihan wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta baru bisa dilakukan pada awal Maret 2020.

Prasetio mengatakan telah menerima surat pembentukan panitia pemilihan Wagub DKI dari masing-masing fraksi di DPRD DKI.

Pemilihan wagub DKI molor dari target pada akhir Februari ini karena Prasetio mengaku sempat didera sakit. "Kbetulan mondisi saya lagi sakit pada saat itu ya. Terus juga banyam kegiatan," kata politikus PDI Perjuangan di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Ahad, 23 Februari 2020.

Prasetio mengatakan bakal menandatangi surat pembentukan panlih wagub pada Senin besok, 24 Februari 2020. Panlih wagub, kata dia, tidak bakal diketuai oleh partai pengusung, yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera serta PDI Perjuangan.

PDIP tidak bakal menjadi ketua panlih karena menjadi partai yang meraup kursi terbanyak di Kebon Sirih. "Saya juga tidak akan ikut (anggota panlih) karena saya ketua DPRD. Nanti disangkanya kami ada intervensi," ujarnya. "Enam fraksi lain saja silahkan."

Advertising
Advertising

Panlih wagub bakal terwakili dari sembilan fraksi di DPRD DKI. Setiap fraksi bakal mengutus seorang anggotanya untuk menjadi anggota panlih. "Insya Allah Maret sudah terpilih," demikian Prasetio Edi Marsudi,.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

48 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya