TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menyebut banjir yang melanda sejumlah provinsi harus ditangani secara bersama-sama antarlintas pemerintah daerah. Sebab, kata dia, banjir tak hanya menerjang Jakarta, tapi juga daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok.

"Kita tidak boleh ego-egoan sendiri bahwa saya tidak ini, tidak bisa. Duduk bareng supaya penanggulangan bencana banjir ini tidak meluas ke mana-mana," kata Prasetio di lantai 10 Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Maret 2020.

Karena itulah, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mengundang kepala daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mendiskusikan solusi atas banjir yang melanda sejak awal tahun ini. Rapat penanganan banjir di kantor BNPB, Jakarta Timur itu berlangsung pada Senin, 2 Maret 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menghadiri rapat.

Prasetio menilai seluruh kepala daerah terkait harus bersinergi mencari solusi banjir. Politikus PDIP ini tak ingin banjir kembali datang ke Ibu Kota dan menyusahkan masyarakat.

Selagi koordinasi Pemprov DKI dengan pemerintah daerah lain dan BNPB berjalan, menurut dia, dewan di Kebon Sirih juga menjalankan fungsi pengawasan lewat panitia khusus alias Pansus banjir Jakarta. Dia mengatakan koordinasi dan pansus merupakan dua urusan yang berbeda.

"Kalau masalah banjir, Jakarta pasti tidak mungkin tidak banjir. Pasti ada banjir, tapi kan bisa diminimalisasi," ujar dia.

Banjir beberapa kali menerjang Jakarta sejak 1 Januari 2020 hingga Februari. Banjir muncul setelah hujan deras mengguyur lima kota Jakarta. Akibatnya, sejumlah orang meninggal dan ribuan orang mengungsi. Lalu lintas dan pelayanan transportasi publik pun lumpuh.

DPRD DKI kemudian mewacanakan membentuk pansus banjir pada Januari 2020. Tujuannya guna mencari tahu penyebab banjir dan mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

LANI DIANA