TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Terminal Kalideres Jakarta Barat Revi Zulkarnaen masih menunggu ketetapan resmi larangan mudik ke kampung halaman menjelang Ramadan. Larangan mudik dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dari wilayah zona merah corona.

"Kita mendukung larangan mudik yang dari Pak Presiden, tapi kita juga masih menunggu surat ketetapannya dulu, minimal dari Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan)," kata Revi di Jakarta, Kamis 23 April 2020.

Revi menjelaskan, surat ketetapan itu penting agar operator terminal bus memiliki payung hukum untuk menindak apabila masih ada perusahaan bus atau penumpang yang melanggar larangan mudik.

Surat ketetapan tersebut juga berguna agar sosialisasi larangan mudik tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat.

"Supaya ada sanksinya juga untuk perusahaan bus yang masih memberangkatkan penumpang," kata Revi.

Terminal Kalideres hingga saat ini hanya beroperasi mulai pukul 06.00-18.00, selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Meski demikian, mereka yang akan pulang pada Kamis ini terlihat semakin memadati Terminal Kalideres.

Mereka mengenakan masker, namun tidak mengindahkan aturan menjaga jarak fisik. Mereka duduk berdekatan menunggu keberangkatan.

Revi mengaku, jumlah penumpang pada Kamis ini meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, saat masyarakat masih diimbau untuk tidak pulang kampung guna mencegah penyebaran COVID-19.

"Ya hari ini ada peningkatan mungkin karena hari ini terakhir sebelum adanya larangan mudik. Sampai pukul 12.00 saja sudah lebih dari 200 penumpang yang berangkat ke sejumlah kota," ujar dia.

Larangan mudik dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas antisipasi mudik 2020, Selasa 21 April lalu, agar tidak mudik untuk memperingati hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Pelarangan yang akan mulai berlaku pada 24 April tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19 selama masa pandemi virus tersebut.