Kisruh Bantuan Sosial di DKI, Riza Patria: Ada Human Error

Jumat, 1 Mei 2020 16:25 WIB

Warga memperlihatkan isi bantuan sembako pemerintah sebagai bantuan pangan akibat wabah COVID-19 di kawasan RW 03 Kebon Kacang, Jakarta, Ahad, 12 April 2020. Bantuan sembako Pemprov DKI Jakarta tersebut guna meringankan beban perekonomian warga setempat yang terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kesalahan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) terjadi karena pemerintah DKI terburu-buru. Pemerintah DKI, menurut dia, ingin penyaluran bansos cepat demi kepentingan warga yang membutuhkan.

"Ada human error kan karena suasananya kemarin mau ingin cepat. Niat kami baik ingin cepat menurunkan sembako bagi kepentingan warga yang membutuhkan tapi di level bawah mungkin belum sempat melakukan verifikasi," kata Riza saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Mei 2020.

Dia menjelaskan, pemerintah DKI mengumpulkan data terlebih dulu dari pelbagai sumber. Data itu diserahkan ke petugas RT dan RW untuk diverifikasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi selamat kepada wakilnya, Ahmad Riza Patria yang baru dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 April 2020. POOL/ANTARA/Hafidz Mubarak A

Petugas RT dan RW kemudian mengembalikan data yang sudah diverifikasi ke pemerintah DKI. Data ini yang jadi acuan berapa jumlah penyaluran bansos ke lima kota dan satu kabupaten Jakarta bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Advertising
Advertising

"Mungkin karena satu dua hal ada RT yang belum sempat atau tidak ketemu orangnya. Kemudian tidak sempat diverifikasi, datanya dinaikkan lagi ke atas (pemerintah DKI), sehingga waktu sembako turun ke bawah ada yang istilahnya datanya invalid," kata politikus Partai Gerindra ini.

Meski demikian, Riza berujar, tidak ada warga yang dirugikan. Paket bantuan sosial yang salah sasaran pun kembali dalam keadaan utuh. Dia juga meminta warga tak berhak yang memperoleh bantuan untuk mengembalikan kiriman sembako pemerintah.

Pemerintah DKI menyalurkan bansos sejak 9 April, atau sehari sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan. Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya menyampaikan, bantuan menyasar pada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun, realisasinya masih banyak bantuan justru diterima orang kaya yang masih memiliki pekerjaan atau tinggal di rumah gedongan. Bahkan, Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Johnny Simanjuntak terdaftar sebagai penerima bansos DKI. Kini DKI tengah memperbaiki data tersebut.

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

8 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

10 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

10 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

11 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

11 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

11 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

11 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

11 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

12 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya