TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menilai kebijakan pemerintah pusat membingungkan terkait dengan pembukaan seluruh transportasi mulai Kamis, 7 Mei 2020. "Ini terlihat jadi seperti inkonsisten pemerintah pusat dengan pembatasan yang dilakukan pemerintah daerah," kata Aziz saat dihubungi.

Sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi yang menyebut bahwa seluruh moda transportasi komersial untuk angkutan penumpang darat, laut, serta udara akan kembali beroperasi mulai, 7 Mei 2020.

Budi menjelaskan bahwa relaksasi pengoperasian seluruh moda transportasi itu sudah dirundingkan dengan Tim Gugus Tugas Covid-19. Tim Gugus Tugas dalam hal ini bertindak menetapkan kriteria penumpang yang boleh menggunakan layanan transportasi umum di wilayah PSBB.

Menurut Aziz, pemerintah pusat semestinya melihat data dalam membuat kebijakan melonggarkan operasional transportasi. Hingga hari ini, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, data kasus pasien yang terinfeksi virus corona masih terus naik. "Kecuali kalau memang grafiknya sudah terus turun. Baru perlahan bisa melakukan relaksasi."

Kata Aziz, pemerintah pusat terlalu dini membuka seluruh transportasi meski telah menetapkan pembatasan untuk penumpangnya. Dalam membuat kebijakan semestinya pemerintah bertanya kepada ahli yang kompeten.

Saat pandemi seperti sekarang, semestinya pemerintah berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Sebab, masalah yang dihadapi adalah masalah kesehatan. Saat ini, kata dia, pemerintah pusat terkesan berkonsultasi kepada ahli ekonomi dalam mengatasi darurat kesehatan.

"Makanya jadi terlihat kebijakannya aneh. Analisanya jadi aneh," ucapnya. "Mau mengatasi masalah kesehatan, tapi bertanyanya dengan orang yang tidak kompeten di bidang kesehatan. Jadi tidak nyambung."

Menurut dia, ekonomi hampir seluruh negara memang sedang hancur karena wabah ini. Namun, jika pemerintah salah kebijakan dalam mengatasi wabah ini bisa berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih sulit untuk diatasi.

Jika terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 yang tidak bisa ditanggulangi, Aziz khawatir pemerintah bakal semakin tidak berdaya menanggulangi dan keterpurukan ekonomi semakin terjadi hingga menyebabkan masalah sosial dan politik.

"Jangan melihat masalah kesehatan ini dari sudut pandang ekonomi dan militer," ujarnya. "Lebih baik keadaan freeze (dibatasi) semuanya sampai ada di titik aman, daripada mengambil risiko yang lebih besar."