Politikus Gerindra Tolak Rencana Pemprov DKI Buka Sekolah

Reporter

Imam Hamdi

Rabu, 3 Juni 2020 18:35 WIB

Suasana pengumpulan tugas-tugas sekolah yang dikerjakan siswa selama pembelajaran jarak jauh saat pandemi di sebuah SD di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2020. Sekolah di Bandung belum akan dibuka meski beberapa sektor bisnis mulai dilakukan pelonggaran. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI, Syarif, meminta Pemerintah Provinsi DKI menunda pembukaan sarana pendidikan, khususnya sekolah sampai pandemi corona dapat dikendalikan. Dari informasi yang diterima Syarif, Pemprov DKI berencana membuka sekolah secara bertahap pada Juli mendatang.

"Kalau sekolah saya tidak mau kompromi. Jangan dibuka sebelum kasus corona steril," kata politikus dari Fraksi Gerindra itu saat dihubungi, Rabu, 3 Juni 2020.

Syarif menyarankan pemerintah tidak gegabah dalam membuka fasilitas pendidikan. Menurut dia, lebih baik pemerintah membuka sekolah awal tahun depan untuk mencegah terbentuknya klaster baru penyebaran Covid-19. "Sebab bakal sulit mengatur protokol kesehatan di sekolah," tutur dia.

Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI ini mengatakan Pemprov DKI telah mempunyai formulasi untuk membuka sekolah saat diterapkan new normal atau tatanan kehidupan normal baru di tengah wabah corona. Salah satunya adalah dengan membagi jadwal sekolah setiap murid.

Ia menyatakan sekolah akan mengembangkan sistem shift atau jadwal sekolah untuk para siswa. Jadi, sebagian murid bakal belajar secara tatap muka selama sepekan dan sebagian lagi menjalani belajar online dari rumah. "Konsepnya seperti itu yang sudah disiapkan. Sepekan di rumah, sepekan di sekolah dengan sistem shift," kata Syarif.

Advertising
Advertising

Menurut dia, meski diterapkan kebijakan pembagian jadwal akan sulit untuk mencegah penularan virus di sekolah. Jika mau dipaksakan, kata dia, pemerintah hanya boleh menerapkan sistem itu untuk pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas. "Kalau di bawahnya saya tidak mau kompromi. Akan saya tolak dengan tegas," ujar Syarif.

Pemprov DKI, lanjut dia, harus mengkaji dengan baik rencana membuka sekolah. Sebab, pembukaan sekolah tidak terlalu berdampak untuk mengerek ekonomi yang sedang terpuruk ini.

"Saya mau pemerintah hitung saja berapa pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari pembukaan sekolah," ucap Syarif. "Saya sudah datangi beberapa sekolah. Paling hanya tiga sampai beberapa penjual kantin sekolah yang terkena dampaknya."

Untuk menghilangkan rasa bosan di rumah, kata Syarif, siswa bisa diajak sepekan sekali mendatangi sekolah. Kehadiran siswa setiap pekan, kata dia, bisa menghilangkan kejenuhan siswa selama masa belajar di rumah. "Saya sarankan lebih baik tahun depan baru mulai dibuka. Kalau memang mau dibuka kampus saja yang lebih dulu. Jangan sekolah yang nantinya sulit diatur protokol kesehatannya," ucapnya.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

1 jam lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

Tennessee AS Bolehkan Guru Membawa Senjata Api ke Sekolah, Ini Aturannya

5 jam lalu

Tennessee AS Bolehkan Guru Membawa Senjata Api ke Sekolah, Ini Aturannya

Guru dan staf pengajar di Tennessee, Amerika Serikat dibolehkan bawa senjata api ke sekolah dan kampus. Begini aturannya.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

15 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

21 jam lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Peluang PKS Merapat ke Prabowo, Gerindra-Golkar-PAN Respons Begini

1 hari lalu

Peluang PKS Merapat ke Prabowo, Gerindra-Golkar-PAN Respons Begini

Peluang PKS merapat ke kubu Prabowo mendapatkan respons dari Partai Gerindra, Golkar, dan PAN. Apa responsnya?

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

1 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

Sekolah di Bangladesh Dibuka Kembali Walau Gelombang Panas

1 hari lalu

Sekolah di Bangladesh Dibuka Kembali Walau Gelombang Panas

Perubahan iklim telah berkontribusi pada gelombang panas yang semakin sering, semakin buruk dan semakin panjang selama musim panas di Bangladesh.

Baca Selengkapnya