TEMPO.CO, Jakarta - Ulang tahun Jakarta diperingati dalam suasana yang tak meriah seperti sebelumnya. Pada usianya yang ke-493, kota ini menghadapi pandemi Covid-19. Pagebluk ini hingga kemarin telah merenggut 615 nyawa warga Ibu Kota.

Berbagai cara dilakukan untuk menghindari virus corona baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya dilakukan di Kampung Akuarium, Jakarta Utara.

Warga Kampung Akuarium masih menutup dua dari tiga pintu masuk ke permukiman mereka. Warga mengaku khawatir virus berbahaya itu masuk ke permukiman mereka di RT12 RW4 Kelurahan/Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Kami belum berani membuka dua pintu yang lain meski pemerintah sudah mulai masa transisi new normal. Kami juga masih melarang warga luar datang ke Kampung Akuarium," kata Ketua RT Kampung Akuarium Topas Juanda saat dihubungi, Ahad, 21 Juni 2020.

Warga Kampung Akuarium menerapkan akses keluar masuk kawasan itu hanya melalui satu pintu sejak 17 Maret lalu. Kebijakan itu diambil setelah Pemerintah Provinsi DKI mulai meliburkan sekolah dan menerapkan work from home bagi pegawai pemerintah dan swasta pada 16 Maret 2020.

Sebelum membatasi akses keluar masuk, Topas mengaku telah memantau informasi penularan Covid-19 sejak akhir Februari 2020, dari berita di televisi. Ia pun memberi tahu warganya agar waspada. Pada 2 Maret 2020, kasus positif pertama Covid-19 akhirnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. "Sejak diumumkan presiden ada kasus positif, kami diminta untuk segera melakukan pencegahan," ujarnya.

Kampung Akuarium termasuk wilayah yang menjadi perhatian Pemprov DKI. Kawasan seluas satu hektare itu pernah diratakan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2016 lalu karena dianggap melanggar peruntukannya sebagai zona pemerintahan. Namun, dibangun kembali begitu Anies Baswedan terpilih menjadi orang nomor satu di Ibu Kota.

Anies pun menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Keputusan itu merupakan dasar hukum dalam penataan 21 kampung yang tersebar di wilayah Jakarta, termasuk Kampung Akuarium.

Topas mengatakan selama kampungnya mengkarantina diri, warga luar dilarang masuk dan warga yang di dalam dilarang keluar. Warga pun patungan mendirikan gerbang di pintu masuk utama Kampung Akuarium pada akhir Maret lalu, untuk memperketat pengawasan. "Sebelumnya cuma portal. Kami buat gerbang dan menguncinya agar warga tidak keluar masuk," ucapnya.

Selama masa karantina, kata dia, warga mengandalkan bantuan dari luar. Sebab, sebagian besar warga kampung adalah buruh dan pekerja informal. Menurut Topas, bantuan kepada warga terus mengalir dari pemerintah maupun pihak swasta.

Bantuan pemerintah, kata dia, diterima pada 9 April lalu atau sehari sebelum pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Saat ditetapkan pembatasan sosial, Kampung Akuarium semakin memperketat akses keluar masuk warganya. Topas bahkan meminta warganya yang bekerja di zona merah Covid-19, untuk meliburkan diri sementara.

Saat pembatasan sosial diterapkan, kata dia, sekitar 30 orang warganya dikategorikan bekerja di daerah rawan penularan virus seperti di Pasar Asemka, Jakarta Barat. Total warga Kampung Akuarium mencapai 350 orang. "Lama-lama mereka mau meliburkan diri sementara. Tinggal lima yang bekerja," ucapnya.

Lima orang warganya yang masih bekerja diperbolehkan keluar masuk dengan syarat menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk Kampung Akuarium. "Di depan gerbang kami letakkan tempat cuci tangan bantuan dari pihak swasta."

Sedangkan, warga lainnya yang tidak bekerja diminta tetap berada di dalam rumah. Bagi warga yang melanggar, Topas mengancam menghentikan pendistribusian bansos untuk mereka. "Semua patuh. Tidak ada yang keluar masuk selain yang bekerja."

Aturan ketat diterapkan karena Kelurahan Penjaringan masuk zona merah penularan Covid-19. Kata Topas, ada dua rukun warga yang belum bisa mengendalikan penularan virus ini, yakni RW12 dan 17. "Di dua RW itu masuk zona pengendalian ketat atau PSBL."

Selain itu, pengetatan dilanjutkan karena pada 24 April lalu seorang warga Kampung Akuarium meninggal karena Covid-19. Warga yang meninggal itu saat pulang kampung. "Jadi sakitnya pas di jalan. Langsung dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Almarhum belum sempat sampai ke Kampung Akuarium."

Karena ada kasus warganya yang meninggal karena Covid-19, pemerintah mewajibkan 299 warga Kampung Akuarium menjalani rapid test. Sedangkan, keluarga almarhum menjalani tes swab. "Hasilnya semua warga Kampung Akuarium negatif," ujarnya. "Pengawasan masih tetap ketat. Pas lebaran kemarin saja gerbang kami kunci agar tidak ada yang keluar masuk."

Meski DKI telah memasuki masa transisi new normal atau normal baru, Kampung Akuarium masih membatasi keluar masuk warganya. Terutama warga yang datang dari zona merah. "Yang boleh cuma saudara yang kami kenal saja," ujarnya. "Kami pinginnya masih keras seperti di awal. Tapi gimana pemerintahnya sudah mau melonggarkan."

Penutupan akses pintu masuk juga dilakukan di kampung binaan Komunitas Anak Kali Ciliwung. Perwakilan Komunitas Anak Kali Ciliwung Deri mengatakan dua kampung yang berada di bantaran sungai, yakni Kampung Londan dan Kerapu, telah membatasi akses pintu keluar masuknya.

"Kami batasi akses masuknya karena tidak mau orang luar masuk bawa penyakit," kata Deri dalam diskusi daring, Jumat, 25 Mei lalu. "Total ada 10 akses masuk. Tujuh ditutup dan tiga dibuka agar warga bisa aktivitas."

Di tiga akses keluar masuk, warga menempatkan wastafel untuk mencuci tangan. Selain itu, warga juga mendapatkan bantuan hand sanitizer dari komunitas. "Kami juga rutin menyemprot disinfektan sepekan sekali ke jalan, motor dan pintu masuk rumah."

Agar warga lebih peduli terhadap kesehatan, komunitasnya memasang poster bahaya Covid-19 dan pencegahannya. Bahkan, untuk menjamin ketersediaan bahan pangan warga bergotong royong membeli beras. Beras tersebut disimpan untuk kebutuhan cadangan warga. "Kami juga menjual beras murah Rp 5 ribu per kilogram."

Menurut Deri, usahanya membangun kampung siaga Covid-19 telah membuahkan hasil positif. Saat ini, warga dengan sadar menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar dan mau mencuci tangan. Selain itu, jalan yang ditutup pun kerap dijadikan lokasi berolahraga. "Tapi masih ada juga negatifnya. Kadang warga masih suka berkumpul saat jalan ditutup."

<!--more-->

Kampung Kota Terancam Wabah

Direktur Rujak Centre for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan kampung kota di DKI, menjadi wilayah yang terancam penularan virus corona. Dari data yang dipublikasi Pemerintah Provinsi DKI, banyak kampung kota yang awalnya masih hijau menjadi zona merah penularan Covid-19.

"Kampung mempunyai kelemahan kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastrukturnya," kata Elisa. Elisa mencatat penularan virus terus menjalar ke permukiman RW yang dianggap kumuh. Mengacu dalam Peraturan Gubernur 90/2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dengan penambahan Keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2018, jumlah RW kumuh di DKI mencapai 475.

Dari catatan Rujak, sejak 19 Maret hingga 16 April jumlah RW kumuh yang menjadi zona merah terus meluas. Awalnya, kata dia, zona merah Covid-19 di kampung kota atau RW kumuh hanya tersebar di Petamburan, Penjaringan, Pademangan Barat, Sunter Agung dan Kebon Kacang. "Pada 27 April lalu tersebar hampir di seluruh wilayah," ucapnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa puluhan RW masuk dalam kawasan pengendalian ketat Covid-19. Menurut Anies, penyebaran corona di tingkat RW turun naik. RW yang masuk zona merah pernah di angka 68 RW, lalu turun menjadi 62 dan naik kembali beberapa hari kemudian menjadi 66 saat DKI memasuki masa transisi.

"Kami menemukan bahwa di Jakarta ini ada 66 RW dengan laju incident rate yang masih tetap harus mendapat perhatian khusus," kata Anies Baswedan saat konferensi pers online, Kamis, 4 Juni 2020.

Menurut Elisa, RW kumuh maupun yang telah masuk zona merah harus beradaptasi hidup di tengah wabah sampai ditemukan vaksin. Warga di kampung kota itu, tetap harus melaksanakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik, mencuci tangan dan menggunakan masker. "Kami punya konsep hindari LDR. Yaitu daerah yang lembab, dekat dan ramai," ujarnya.

Menurut dia lagi, tidak mudah menerapkan aturan jaga jarak di kawasan kumuh. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, sebanyak 44 persen warga DKI tinggal di bangunan yang luasnya kurang dari 10 meter per orang. Artinya dalam satu kamar berukuran 24 meter diisi oleh enam orang. "Bagaimana melakukan social distancing dan physical distancing atau new normal dengan keterbatasan ini."

Belum lagi, kawasan kumuh dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti sanitasi, ketersediaan air dan saluran drainase. "Bagaimana menyarankan seluruh warga kampung untuk rajin mencuci tangan apabila wilayah tersebut masih kesulitan mendapat akses air bersih?"

Meski begitu, kata dia, warga di permukiman kumuh masih bisa menerapkan new normal dengan modal sosial yang mereka miliki. Sebab, warga yang tinggal di kampung kota lebih memiliki kepekaan sosial dibanding warga yang tinggal di komplek perumahan. "Kekuatan itu yang jadi modal," ujarnya. "Warga punya akal untuk bisa melaluinya."

Selama masa pandemi ini, kata dia, warga bisa memanfaatkan lahan tidur untuk bercocok tanam. Selain itu, warga juga bisa memulai menerapkan pertanian perkotaan atau urban farming di lahan yang terbatas. "Jalan yang ditutup bisa dipakai bersepeda atau berolahraga lainnya."

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Yusmada mengatakan pemerintah terus mengantisipasi penyebaran virus semakin merebak di DKI, terutama di kawasan kumuh. "Belum ada yang tahu kapan wabah ini akan berakhir. Kampung kota harus beradaptasi," ujarnya.

Pemerintah pun berusaha menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan warga seperti tempat mencuci tangan dan memprogramkan khusus untuk pendistribusian jaringan air bersih ke kawasan kumuh hingga di rumah susun. "Yang dikedepankan sekarang warga hidup bersih dulu," ujarnya.