TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan menurunkan ribuan Pegawai Negeri Sipil menjaga pasar pada 6-19 Juli 2020 bukan solusi untuk menertibkan masyarakat selama periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

August Hamonangan, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengatakan Pemprov harus menyusun kebijakan yang strategis dan permanen mengingat vaksin Covid-19 belum akan tersedia dalam waktu dekat.

“Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 5 Juli 2020.

Menurut August, proses rekrutmen dan pendidikan Aparatur Sipil Negara sudah didesain dengan kualifikasi masing-masing. Kata dia, ada ASN yang berkualifikasi sebagai analis dan pekerja lapangan.

Keduanya memiliki keahlian, pengetahuan, dan tanggung jawab yang berbeda. “Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, sebaiknya PNS non-lapangan jangan diturunkan untuk menjaga pasar.

Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan, seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Jika jumlahnya tidak cukup, Pemprov bisa melibatkan pihak eksternal seperti TNI dan Polri," kata dia.

Selain itu, politikus PSI ini beranggapan pasar menjadi salah satu lokasi dengan risiko paparan virus Covid-19 yang tinggi. Ia mengutip data di mana PD Pasar Jaya yang telah melakukan tes swab ke 6.624 pedagang di 68 pasar dengan hasil 142 di antaranya positif terpapar Covid-19.

Pengerahan ribuan PNS ke pasar, kata August, harus dibarengi dengan pembekalan protokol khusus, perlengkapan yang memadai, serta memastikan kondisi fisik petugas yang prima. “Tidak bisa asal comot orang lalu dicemplungin begitu saja,” kata August.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 2.000 aparatur sipil negeri (ASN) yang diberi mandat sebagai petugas pengawas Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Anies mengatakan 2.000 anak buahnya tersebut akan membantu petugas Satpol PP, agar pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB transisi bisa lebih dipatuhi oleh masyarakat. "Hari ini kami melakukan pelepasan ASN ada 2.000 yang akan melakukan kegiatan pengawasan terkait PSBB di masa transisi ini," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Selasa, 23 Juni 2020.