Polemik PPDB Zonasi, Sekda DKI Singgung Soal Daya Tampung Sekolah

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Senin, 6 Juli 2020 13:25 WIB

Puluhan massa yang menamakan dirinya Relawan PPDB DKI 2020 melakukan aksi demo di Taman Pandang, Monas, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Aksi protes oleh puluhan massa terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021. Massa yang sebagian besar adalah para wali murid yang putra putrinya tidak diterima di sekolah negeri karena sistem PPDB 2020/2021 yang dianggap menyulitkan. Massa membawa spanduk dan poster-poster berisi tuntutan seperti batalkan PPDB DKI, tolak sistem zonasi dan hapus parameter usia dalam jalur zonasi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyinggung daya tampung sekolah negeri di Jakarta dalam polemik Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB jalur zonasi yang menuai protes dari orang tua.

Saefullah menyebutkan daya tampung sekolah negeri di Jakarta masih kurang. Untuk jenjang SMPN kata Sekda, baru tersedia daya tampung 46,17 persen, untuk SMAN 32,9 persen.

"Bahwa nyatanya memang daya tampung SMPN kita baru 46,17 persen masih ada 64 persen, kemudian daya tampung SMAN baru 32,9 persen artinya masih ada 67 persen lagi," ujar Saefullah saat di Kementerian Dalam Negeri, Senin 6 Juli 2020.

Saefullah mengatakan bahwa butuh peran swasta untuk bisa membantu kekurangan daya tampung sekolah tersebut. Hal itu kata dia perlu dalam menyelenggarakan program wajib belajar di Jakarta.

Terkait jalur PPDB zonasi kata Saefullah saat ini sudah diterima 51 persen untuk tingkat SMP dan 50,07 persen untuk jenjang SMA. Hal tersebut bertambah menjadi 50 persen sesuai Permendikbud setelah Dinas Pendidikan menambah kuata PPBD jalur zonasi bina RW.

Advertising
Advertising

Saefullah menegaskan bahwa penerapan PSBB jalur zonasi sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2020. Bahwa zonasi di DKI Jakarta suda sesuai regulasinya permendikbud 44," ujarnya.

Berita terkait

PPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru

17 jam lalu

PPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru

Aturan itu telah disiapkan menjelang pelaksanaan PPDB tahun ini.

Baca Selengkapnya

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

8 hari lalu

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

jalur PPDB 2024 jenjang SD, SMP, dan SMA

Baca Selengkapnya

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

32 hari lalu

Kenapa Kepergian Kejati Sumbar Asnawi dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi Disorot?

Kepala Kejati Sumbar Asnawi bepergian dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi ke Arab Saudi ke Arab Saudi mendapat sorotan. Ada apa?

Baca Selengkapnya

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

45 hari lalu

Disdik Jakarta Buka Posko Pelayanan KJMU, Ini Sebaran dan Jadwal Operasinya

Disdik DKI jakarta telah menyiapkan posko pelayanan untuk program KJMU. Tujuannya, untuk memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

56 hari lalu

Polemik KJMU, DPRD DKI Usulkan Kenaikan Anggaran Pendidikan

DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan terkait polemik KJMU.

Baca Selengkapnya

KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

57 hari lalu

KJMU Disoroti, Simak Aturan Baru hingga Syarat Pendaftaran

Pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta menjadi sorotan perbincangan publik di media sosial

Baca Selengkapnya

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

2 Maret 2024

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.

Baca Selengkapnya

Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

21 Februari 2024

Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.

Baca Selengkapnya

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Bantah Tudingan Sekda DKI Soal Punya 2 Rumah dan Mobil

4 Februari 2024

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Bantah Tudingan Sekda DKI Soal Punya 2 Rumah dan Mobil

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon menyebut tudingan Sekda DKI Joko Agus Setyono itu sebagai kezaliman.

Baca Selengkapnya

Sekda DKI Sebut Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Punya 2 Rumah Pribadi

2 Februari 2024

Sekda DKI Sebut Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam Madani Punya 2 Rumah Pribadi

Tidak hanya Furkon, Sekda DKI menyebutkan beberapa warga eks Kampung Bayam yang menempati HPPO memiliki motor bahkan mobil.

Baca Selengkapnya