Normalisasi Ciliwung, Koalisi Kritik Wagub DKI Sebut Nama Jokowi
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Selasa, 7 Juli 2020 10:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pemulihan Ciliwung menyayangkan sikap Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang mempercepat proyek Normalisasi Ciliwung. Riza Patria dikritik karena memberi lampu hijau proyek betonisasi Ciliwung tanpa melihat persoalan sungai itu secara keseluruhan.
"Arahan Wagub Riza Patria untuk meneruskan proyek betonisasi kawasan hulu Jakarta lebih terkesan muatan poltiik ketimbang itikad baik menyelesaikan solusi banjir Jakarta," kata anggota koalisi dari Ciliwung Institute Sudirman Asun dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020.
Kebijakan itu diambil Riza Patria setelah mengunjungi dua titik Sungai Ciliwung pada 29 Juni 2020. Dalam kunjungan itu, Riza menyampaikan perkembangan program pencegahan dan penanganan banjir oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Total, ada 33 kilometer Sungai Ciliwung yang sedang dibenahi, 16 kilometer di antaranya sudah dilakukan normalisasi. Sehingga, masih ada 17 km lagi yang akan dikebut untuk diselesaikan.
"Harapan kami dalam beberapa tahun ke depan, di periode kedua bapak presiden, masalah banjir bisa segera diatasi," kata Wagub DKI dalam video kunjungan yang diunggah akun youtube resmi Pemprov DKI Jakarta pada 2 Juli 2020.
Di tengah proses pembenahan ini muncul perbedaan pendapat soal pembenahan sungai. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan normalisasi dan Gubernur Anies Baswedan dengan naturalisasi.
Tapi pada Kamis, 9 Januari 2020, Anies menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Basuki soal kelanjutan program normalisasi sungai di ibu kota.
"Beliau menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota Jakarta.
Koalisi Pemulihan Ciliwung menyebut ada kesan muatan politik karena Riza menyebutkan nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga lima kali. Lalu, juga soal utang janji politik Jokowi di Pilpres 2019 terhadap Kota Jakarta.
"Sehingga tidak ada beban dalam merealisasikan kelancaran investasi wacana pemindahan ibu kota baru," kata dia.
Sudirman pun mempertanyakan, "sebenarnya Riza Patria adalah Wakilnya Jokowi atau Wakilnya Gubernur Anies yang jelas mengusung solusi naturalisasi sungai?"
Direktur WALHI DKI Jakarta Tubagus Soleh mengatakan sikap Wagub DKI Riza Patria ini menunjukkan ketidaktahuannya soal masalah Normalisasi Ciliwung secara utuh. Tubagus menyayangkan sikap Riza yang hanya melihat persoalan Ciliwung hanya dari sudut masalah banjir. "Bahkan tambah parah dengan sikap dan pilihannya yang ingin mempercepat proyek normalisasi," kata dia.