TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mendukung revisi Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2017-2022. Revisi itu untuk menyelaraskan program atau janji Gubernur DKI Anies Baswedan yang sulit terealisasi karena guncangan ekonomi akibat pandemi virus Covid-19.

Ada beberapa program yang menjadi perhatian. “Dari seluruh janji gubernur hanya janji penyediaan transportasi publik yang berjalan baik," kata Mujiyono saat dihubungi Kamis, 9 Juli 2020. Namun janji transportasi publik juga ada yang terkendala seperti kebijakan ERP yang masih belum berjalan.

Rencana revisi RPJMD itu tertuang dalam Surat Gubernur Provinsi DKI Anies Baswedan tertanggal 29 Juni 2020. Dalam revisi RPJMD itu, ada beberapa program yang harus diperhatikan seperti penanganan banjir, Oke Oce, rumah DP nol rupiah dan beberapa lainnya yang sampai sekarang seret realisasinya

"Program banjir ini harus menjadi prioritas seperti pembangunan waduk, sumur resapan dan naturalisasi sungai."

Selain itu, dalam indikator kineria utama yang tercantum dalam Perda nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD, pemerintah juga memasang target ambisius untuk meningkatkan jumlah pelaku kewirausahaan, yakni sebanyak 46.554 wirausaha baru per tahunnya.

"Program ini harus dievaluasi kembali pelaksanaannya karena realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan," ucapnya.

Begitu pun janji penyediaan rumah DP nol rupiah yang menggunakan pola subsidi silang antara area pengembangan hunian DP Nol Rupiah dengan area komersial. Selama ini, program itu telah menelan anggaran yang sangat besar dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintaah Daerah (PMD) untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Namun dari sejumlah besar anggaran yang dikeluarkan hanya dapat dibangun 780 unit hunian DP Nol Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa dan sedang dibangun 850 unit di Nuansa Cllangkap. "Sebagian besar lahan yang dibebaskan dengan APBD justru dimanfaatkan untuk pengembangan area komersial yang tidak dapat dirasakan manfaatnya secara Iangsung warga DKI."

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirasa perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola atau skema bisnis penyediaan DP Nol Rupiah itu dan mencari terobosan kreatif agar mencapai target yang diharapkan. "Target dalam RPJMD sebanyak 14 ribu unit."