TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (epidemiolog) Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang lebih ketat dari yang fase awal untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 yang makin luas. “Pemerintah harus melakukan pembatasan yang ketat hingga Agustus atau September mendatang,” kata epidemiolog ini saat dihubungi, Kamis, 16 Juli 2020.

Pemerintah harus kembali menutup kegiatan sosial hingga ekonomi untuk mengendalikan pandemi ini. “Pada pembatasan sosial yang lebih ketat nantinya, pemerintah harus melarang orang yang keluar tanpa tujuan yang jelas.”

Setiap orang yang keluar harus punya surat izin. Kecuali yang akan berbelanja atau ke apotek saja. "Jadi lakukan PSBB yang lebih ketat lagi.”

Tri menilai PSBB yang kemarin masih dalam kategori sedang. “Sekarang tidak bisa diterapkan itu, kalau wabah mau dikendalikan."

Pemerintah Provinsi DKI diminta tidak memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi normal baru. "Seharusnya yang dilakukan adalah PSBB yang lebih ketat dari sebelumnya. Bukan memperpanjang transisi jika ingin mengendalikan penularan corona," kata Tri saat dihubungi, Kamis, 16 Juli 2020.

Tri menilai langkah Gubernur DKI Anies Baswedan tidak tepat dalam melonggarkan kebijakan pembatasan sosial saat wabah belum terkendali. Ia menyayangkan kebijakan Anies yang telah mengizinkan bioskop dibuka pada masa transisi perpanjangan.

Menurut dia, bioskop salah satu tempat yang berisiko. Salah satu penyebab kasus Covid-19, naik lagi di Korea Selatan, adalah pembukaan bioskop. "Korea sudah mendekati nol kasus, bioskop dibuka (jadi) tinggi lagi."