TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik pendapatan daerah DKI pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019 yang paling rendah dalam lima tahun terakhir. "Kami menyoroti pencapaian pendapatan daerah yang hanya 83,07 persen dari target yang ditetapkan dan menjadi pencapaiam terendah dalam lima tahun terakhir," kata anggota Fraksi PKS, Taufik Zoelkifli dalam rapat paripurna, Senin 27 Juli 2020.

Pada tahun 2018 capaian pendapatan daerah mencapai 93 persen dari target Rp 65,81 triliun, terealisasi sebesar Rp 61,24 triliun. Sedangkan pada 2017, pendapatan daerah DKI melebihi target.

Taufik mengatakan tidak maksimalnya pencapaian pendapatan daerah DKI pada 2019 disebabkan oleh realisasi pemerimaan dari dana perimbangan yang jauh dari target. Selain itu, kata dia, realiasasi penerimaan dan retribusi daerah yang juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Penerimaan dari pajak daerah pada 2019 juga menurun hanya 90,5 persen. Padahal, pada 2018 penerimaan pajak mencapai 98,5 persen.

Taufik menilai bahwa hal itu menunjukkan adanya masalah Pemerintah DKI dalam strategi dan kebijakan maupun langkah-langkah operasional dalam menggali pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Begitu juga dengan realisasi penerimaan dari retribusi daerah yang juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. “Ini menunjukkan ada permasalahan dalam strategi dan kebijakan dalam menggali pendapatan daerah."