TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Gerindra dan PDIP DPRD DKI mengkritik rendahnya serapan anggaran program pengendalian banjir pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan pada APBD DKI 2019.

Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI 2019, serapan anggaran program banjir masih rendah yaitu Rp 2,11 triliun atau 63,76 persen dari anggaran Rp Rp 3,31 triliun.

"Ini menunjukkan bahwa realiasasi pembangunan dan pengendalian banjir tidak sesuai dengan yang direncanakan," ujar anggota Fraksi Gerindra Zuhdi Mahmudi dalam rapat paripurna DPRD, Senin 27 Juli 2020.

Akibatnya, program pengendalian banjir Jakarta tidak terealisasi dengan baik, padahal program pengendalian banjir merupakan salah satu program prioritas. Menurut dia rendahnya serapan anggaran program banjir tersebut juga berdampak kepada banjir yang melanda Jakarta pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020.

Zuhdi mengatakan banjir yang melanda Jakarta pada awal tahun lalu bukan hanya disebabkan oleh rendahnya faktor resapan air di selatan Jakarta, tapi juga penataan drainase yang juga buruk. Dia juga menyangkal bahwa faktor banjir Jakarta saat itu karena curah hujan yang ekstrim.

Dia mendesak Pemerintah DKI untuk mengevaluasi program pengendalian banjir, termasuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi banjir." "Penanggulangan banjir belum menunjukkan adanya keseriusan sebagaimana ditunjukkan pada realisasi anggaran 2019," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI P DPRD DKI Ima Mahdiah menyebut serapan anggaran DKI program pengendalian banjir rendah karena pembebasan lahan dan pembangunan proyek belum maksimal.

Menurut dia, hal tersebut akan berdampak negatif kepada masyarakat akan potensi dilanda banjir. Ima meminta Pemerintah DKI untuk meningkat koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama dalam pengelolaan dan penataan 13 sungai di Jakarta serta penyelesaian proyek sodetan sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. "Oleh karena itu kami berharap agar kordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait ditingkatkan agar selaras," ujarnya.