TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, indeks demokrasi Indonesia (IDI) provinsi DKI memperoleh capaian tertinggi pada 2019. Dia memaparkan IDI Jakarta 2019 meningkat dari 85,08 di 2018 menjadi 88,29 atau naik 3,21 poin.

"Alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia," tulis Anies dalam unggahan media sosialnya, Rabu, 5 Agustus 2020.

Data itu diperoleh dari paparan Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta pada 5 Agustus yang tertuang dalam IDI DKI nomor 35/08/31/Th.XXII. Peningkatan tersebut, Anies berujar, didorong perbaikan pada aspek Hak-hak Politik.

Angkanya pada 2018 sebesar 75,43 menjadi 83,86 di satu tahun berikutnya alias naik 8,43 poin. Hal ini salah satunya dipicu meningkatnya voters turn out dalam Pemilu Legislatif 2019.

Berikutnya, aspek Lembaga Demokrasi 2019 juga tumbuh 4,07 poin dari 87,82 (2018) menjadi 91,89 (2019). Menurut Anies, kenaikan indeks demokrasi ini lantaran adanya perbaikan transparansi anggaran di pemerintah DKI.

"Bahkan aspek Kebebasan Berkeyakinan kami juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," ucap dia.

Anies menyebut perolehan ini merupakan capaian bersama. Itu mengingat IDI tak hanya mempertimbangkan kinerja pemerintah atau birokrasi, tapi juga aspek peran masyarakat, lembaga legislatif atau DPRD, partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Meski demikian, lanjut dia, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan.