PK Terpidana First Travel: Aset yang Dirampas Negara Dikembalikan ke Korban

Rabu, 12 Agustus 2020 13:55 WIB

Penasehat Hukum Pitra Romadoni Nasution (paling kiri), Korban penipuan Aisyah (kedua kanan), Korban penipuan Wiji (kedua kiri), memberikan surat pelaporan kepada Kasubid hubungan antar Lembaga Pemerintah Andi Rio Rahmat menunjukkan di Kejaksaan Agung, Jakarta, 3 Desember 2019. Penasehat hukum meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti kepentingan hukum para korban atas kasus penipuan dan penggelapan First Travel kepada negara. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana kasus penipuan dan penggelapan oleh First Travel mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Depok pada Senin, 11 Agustus lalu. Terpidana dalam kasus ini adalah Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan.

"PK ini diharapkan dapat memperjuangkan pemulihan hak-hak para calon jamaah yang menjadi korban First Travel serta hak hukum para terpidana pula," ujar kuasa hukum terpidana," Boris Tampubolon kepada Tempo pada Rabu, 12 Agustus 2020.

Baca Juga: YLKI Minta Kasus Jiwasraya Jangan Sampai Seperti First Travel

Boris menuturkan, pertimbangan pengajuan PK ini antara lain melihat hubungan hukum antara terpidana dengan jamaah umrah tergolong ranah perdata. Jauh sebelum perkara pidana diproses dan diputuskan, kata dia, perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah didaftarkan terlebih dahulu.

"Hingga terjadi perjanjian perdamaian atau homologasi antara para jamaah dan para terpidana. Secara hukum, setiap orang tidak dapat dipidana akibat hubungan perdata," kata Boris.

Pertimbangan kedua pengajuan PK ini, lanjut Boris, adalah terdapat kekeliruan jika para terpidana dihukum karena melakukan penipuan dengan program umroh promo Rp 14.300.000. Faktanya menurut dia, para terpidana telah memberangkatkan 29.985 jamaah dari paket umrah promo tersebut sejak 16 November 2016 hingga 14 Juni 2017. Boris menilai, tidak ada niat dari para pemohon PK untuk melakukan penipuan.

"Bahkan jauh sebelum itu, yakni sejak tahun 2010, First Travel telah memberangkatkan puluhan ribu jamaah tanpa halangan apa pun," ujar dia.

Pertimbangan ketiga, ujar Boris, bahwa secara hukum, aset yang dapat dirampas dalam perkara pencucian uang harus dikembalikan kepada yang berhak. Dia menilai sangat keliru jika aset yang diduga dalam perkara itu malah dirampas untuk negara.

"Seharusnya aset tersebut dikembalikan kepada para terpidana agar mereka dapat memenuhi kewajiban kepada para calon jamaah berdasarkan perjanjian perdamaian atau homologasi," kata Boris.

Pertimbangan terakhir, kata Boris, bahwa secara hukum, aset yang dapat dirampas dalam suatu tindak pidana adalah benda-benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sedangkan pada kasus First Travel, kata dia, para terpidana dinyatakan melakukan tindak pidana sejak 2015-2017. Namun, harta benda terpidana yang diperoleh sejak 2009-2014 juga turut dirampas.

Dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh First Travel, majelis hakim Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan vonis terhadap Direktur Firsr Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dengan hukuman masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Sementara Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan, dihukum selama 15 tahun penjara.

Kasus ini kemudian terus naik hingga ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian menetapkan seluruh aset First Travel dirampas negara atau tidak dikembalikan kepada jemaah. Kejaksaan Negeri Depok lantas menyita ratusan aset milik First Travel seperti uang Rp 1,5 miliar, 774 helai pakaian, 6 mobil, 3 rumah, 1 unit apartemen, 1 gedung kantor, dan lain-lain untuk dilelang. Penyitaan itu didasari oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096K/PID.SUS/2018 pada 31 Januari 2019.


Berita terkait

Jangan Tertipu Lowongan Kerja Palsu, Kenali Cirinya

7 jam lalu

Jangan Tertipu Lowongan Kerja Palsu, Kenali Cirinya

Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari lowongan kerja palsu sehingga dapat menjadi pelamar kerja yang cermat.

Baca Selengkapnya

OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

13 jam lalu

OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

OJK) meminta kepada perusahaan pembiayaan dengan metode Buy Now Pay Later (BNPL) melakukan berbagai tindakan perbaikan segera.

Baca Selengkapnya

Laporkan Wiraswastawan Boyolali, Pengusaha Produk Kecantikan Depok Sebut Penipuan

1 hari lalu

Laporkan Wiraswastawan Boyolali, Pengusaha Produk Kecantikan Depok Sebut Penipuan

Pengusaha asal Depok yang melaporkan ke polisi wiraswastawan dari Boyolali dengan tuduhan penipuan dan penggelapan angkat bicara.

Baca Selengkapnya

Penggugat CLS Karhutla Kalteng Kecewa Peninjauan Kembali Jokowi Dikabulkan MA, Ini Alasannya

5 hari lalu

Penggugat CLS Karhutla Kalteng Kecewa Peninjauan Kembali Jokowi Dikabulkan MA, Ini Alasannya

MA kabulkan peninjauan kembali atas kasus gugatan CLS karhutla Kalimantan Tengah 2015 yang diajukan Jokowi. Pihak penggugat kecewa. Alasannya?

Baca Selengkapnya

Pecatan Polisi Ditangkap usai Tipu Wanita di Tangerang

6 hari lalu

Pecatan Polisi Ditangkap usai Tipu Wanita di Tangerang

Tersangka diketahui merupakan pecatan polisi karena desersi atau meninggalkan dinas di Polda Sumatera Selatan

Baca Selengkapnya

Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tertarik Investasi di Toko Online

7 hari lalu

Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tertarik Investasi di Toko Online

Pelaku penipuan menawari para mahasiswa IPB investasi di toko onlinenya. Diminta mengutang di pinjaman online.

Baca Selengkapnya

Kasus Medina Zein, Uya Kuya Serahkan Bukti Kunci ke Polda Metro Jaya

7 hari lalu

Kasus Medina Zein, Uya Kuya Serahkan Bukti Kunci ke Polda Metro Jaya

Uya Kuya mengklaim punya bukti kunci dalam kasus penipuan yang diduga dilakukan Medina Zein.

Baca Selengkapnya

Polisi Telusuri Kemungkinan Pelaku Lain di Kasus Mahasiwa IPB Terjerat Pinjol

10 hari lalu

Polisi Telusuri Kemungkinan Pelaku Lain di Kasus Mahasiwa IPB Terjerat Pinjol

Polres Bogor Kota menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan perusahaan pinjaman online (pinjol) dalam kasus penipuan ini

Baca Selengkapnya

BCA Bantah Kabar Perubahan Biaya Transfer Rp 150 Ribu per Bulan, Sebut Ada Aksi Penipuan

10 hari lalu

BCA Bantah Kabar Perubahan Biaya Transfer Rp 150 Ribu per Bulan, Sebut Ada Aksi Penipuan

Beredar informasi BCA menetapkan tarif baru transfer antar-bank menjadi Rp 150 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Jerumuskan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tersangka Pakai Uang Investasi buat Beli Mobil

10 hari lalu

Jerumuskan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol, Tersangka Pakai Uang Investasi buat Beli Mobil

Tersangka penipuan investasi bodong ini menawarkan program investasi di toko online kepada para korban, yang sebagian mahasiswa IPB.

Baca Selengkapnya