Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Insentif Penggali Makam Cair Pekan Ini

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 13 Agustus 2020 18:30 WIB

Seorang pekerja pemerintah kota menyiapkan kuburan baru di kompleks pemakaman yang disediakan oleh pemerintah untuk korban virus corona (COVID-19) di Jakarta, Indonesia, 22 April 2020. Tidak semua jenazah yang dimakamkan positif Covid-19, karena terdapat orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien yang belum mendapat hasil. REUTERS / Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi menyatakan insentif untuk petugas penggali makam akan dibayarkan pada pekan ini.

Suhaimi menyebutkan pembayaran insentif tersebut saat ini tengah diproses oleh Dinas Hutan Kota dan Pemakaman.

"Saya sudah komunikasikan dengan sekretaris dinasnya, untuk insentif tersebut akan cair," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis 13 Agustus 2020.

Suhaimi mendapatkan informasi bahwa sejak Juni 2020 insentif petugas makam belum dibayarkan. Padahal kata dia, petugas penggali makam merupakan salah satu ujung tombak dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Suhaimi mengatakan dalam kondisi darurat akibat pandemi saat ini memang ada hal yang harus dimaklumi. Namun dia menegaskan bahwa hak para penggali makam tersebut akan segera diserahkan.

Advertising
Advertising

Insentif merupakan hak bagi penggali kubur di luar gaji pokok sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). "Dana insentif tersebut akan cair sehingga para penggali makam mendapatkan haknya segera," ujarnya.

Para penggali makam di Jakarta mulai tak bersemangat lantaran insentif mereka belum turun.

"Kalau dulu, kami masih kuat buat lubang baru cadangan tiap hari untuk jenazah COVID-19. Sekarang, tidak sanggup, nunggu aja kabar (jenazah) yang datang," ujar salah satu penggali makam berinisial HA saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Ia mengakui, saat pandemi ini sebenarnya dia diharuskan siap siaga 24 jam terus-menerus menunggu datangnya jenazah sehingga hal itu sangat melelahkan.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya