TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta belum bisa memastikan apakah Kampung Susun Akuarium yang digagas Gubernur Anies Baswedan dapat dimiliki warga Kampung Akuarium secara gratis atau sewa.

Pelaksana tugas atau Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyatakan masalah apakah warga bakal dikenai biaya untuk mendapatkan unit hunian itu masih harus dibicarakan.

"Nanti kalau mekanisme pengelolaannya akan kita bicarakan lebih lanjut. Nanti pendekatannya ada koperasi, tapi detailnya kita dalam proses untuk merumuskan itu," kata Sarjoko di lokasi pembangunan Kampung Susun Akuarium, Senin, 17 Agustus 2020.

Menurut Sarjoko, ada kemungkinan warga harus membayar unit di Kampung Susun Akuarium. "Bisa jadi. Bagaimana pun juga kan unit hunian ini butuh pemeliharaan, untuk operasional gitu," kata dia.

Proyek pembangunan Kampung Susun Akuarium telah dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin siang.

Pembangunan hunian ini sebagai ganti atas penggusuran di lokasi itu pada 2016 oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kampung Susun Akuarium akan dibangun di atas lahan sekitar 10.000 meter persegi. Pemerintah menyiapkan 241 hunian dengan tipe 36 untuk warga setempat.

Pembangunan Kampung Susun Akuarium dilaksanakan melalui kewajiban pengembang sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana. Dalam kasus ini, pengembangnya adalah PT Almaron Perkasa.

Baca juga: Bangun Kampung Susun, Anies Baswedan Dapat Hadiah dari Warga Kampung Akuarium

Pembangunan Kampung Akuarium rencananya dimulai pada September 2020. Pembangunan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Dalam keputusan tersebut, Kampung Akuarium menjadi satu di antaranya 21 kampung yang diprioritaskan untuk ditata. Dalam penataan, pemerintah menggandeng Rujak Center for Urban Studies dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).