TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) wilayah Jakarta memaklumi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat PSBB, meski akan berdampak terhadap sektor ekonomi dan pelaku usaha.

"Pelaku usaha sangat memaklumi kebijakan tersebut, suatu pilihan sulit bagi pak Gubernur. Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini keputusan harus segera diambil dan keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas segala-galanya," ujar Ketua DPD Hippi Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulisnya, Kamis 10 September 2020.

Baca Juga: Begini 15 Panduan bagi Warga Selama PSBB, Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang

Sarman mengakui keputusan PSBB ketat tersebut amat berat bagi pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta juga diprediksi akan kembali stagnan akibat aktivitas perkantoran akan tutup, berbagai sektor usaha seperti pusat perdagangan, mall, kafe, restoran, hotel termasuk pembatasan operasional transportasi pelaku UMKM akan kembali tutup.

Ia mengatakan Penerapan PSBB yang diperketat ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal ketiga nanti dan berprtensi terkontraksi dan resesi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal dua terkontraksi minus 8,22 persen di atas angka nasional yang terkontraksi minus 5,32% dengan kebijakan PSBB.

Padahal, kata Sarman, ekonomi Jakarta baru mulai bergairah dalam dua bulan terakhir, sekalipun masih dengan pembatasan pembatasan protokol kesehatan. Dengan diberlakukannya kembali PSBB akan memperpanjang masa penantian pengusaha terutama hiburan malam yang sudah hampir 6 bulan tutup.

"Keputusan itu harus diambil DKI karena penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat dengan indikator tingkat kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi dan keterpakaian ICU khusus Covid," ujarnya.

Sarman meminta Pemerintah DKI agar stimulus dan relaksasi yang kepada pengusaha dapat diperpanjang sampai akhir tahun. Kemudian berbagai program bansos untuk dapat diteruskan untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. "Dan yang paling penting juga adalah agar PSBB ini yang terakhir dimana pemerintah betul betul melakukan pengawasan dan penindakan secara ketat," ujarnya.